SIARAN PERS NO. 1/HM/KOMINFO/01/2017
Perpanjangan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Mengenai Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

05-01-2017

Perpanjangan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Mengenai Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Dalam rangka memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan Perpanjangan konsultasi publik melalui situs kementerian (www.kominfo.go.id) terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Adapun hal-hal yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Perizinan Spektrum Frekuensi Radio:

a. Izin Pita Frekuensi Radio;

b. Izin Stasiun Radio; dan

c. Izin Kelas.

2. Ketentuan yang berubah terkait Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR):

a. Mekanisme penerbitan:

1) seleksi;

2) perubahan Izin Stasiun Radio (ISR) menjadi Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR); atau

3) evaluasi.

b. IPFR yang diterbitkan melalui mekanisme seleksi dan mekanisme perubahan ISR menjadi IPFR hanya dapat diberikan kepada Badan Hukum;

c. IPFR yang diterbitkan melalui mekanisme evaluasi diberikan kepada Instansi Pemerintah untuk kepentingan pertahanan negara dan keamanan negara;

d. Perpanjangan masa laku IPFR hanya dapat dilakukan untuk IPFR yang diterbitkan melalui mekanisme seleksi dan evaluasi. Masa laku untuk IPFR yang diterbitkan melalui mekanisme perubahan ISR menjadi IPFR hanya 10 (sepuluh) tahun, dan dalam hal akan menggunakan kembali, penerbitan IPFR akan dilakukan melalui mekanisme seleksi.

3. Ketentuan mengenai ISR:

a. ISR dapat diberikan untuk:

1) Badan hukum;

2) Badan usaha;

3) Badan publik;

4) Instansi pemerintah;

5) Perwakilan negara asing;

6) Badan/organisasi dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi resmi regional; dan

7) Perorangan.

Penerbitan ISR terhadap ketujuh entitas tersebut disesuaikan dengan dinasnya.

b. Ketentuan mengenai penggunaan ISR lebih diperinci sesuai dinasnya;

c. Perpanjangan masa laku ISR dilakukan secara otomatis sepanjang pemegang ISR telah membayar BHP tahunan untuk periode kedua masa laku ISR. Apabila pemegang ISR tidak membayar BHP tahunan untuk periode kedua maka ISR tidak diperpanjang.

d.Peraturan Menteri ini berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Tanggapan dan masukan terhadap RPM dimaksud dapat disampaikan melalui email siti008@kominfo.go.id atau siti_ch@postel.go.id dan ari0132y@gmail.com mulai dari tanggal 5 s.d. 9 Januari 2017.

Adapun berkas soft copy dapat diunduh melalui link berikut:

Rancangan Peraturan Menteri Kominfo (RPM) tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Sebelumnya Konsultasi Publik https://www.kominfo.go.id/content/detail/8622/siaran-pers-no-95hmkominfo122016-tentang-konsultasi-publik-rancangan-peraturan-menteri-komunikasi-dan-informatika-mengenai-ketentuan-operasional-dan-tata-cara-perizinan-penggunaan-spektrum-frekuensi-radio/0/siaran_pers dengan masa 29 Desember 2016 s.d. 4 Januari 2017.

Jakarta, 5 Januari 2017

Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Noor Iza

***

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo (Noor Iza, email noor.iza@kominfo.go.id, HP 0811.978.1518. tel fax : 021-3504024)

Press Release

Siaran Pers No. 05/HM/KOMINFO/01/2018
10-01-2018

Pelantikan Promosi dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Sum…

Siaran Pers No. 218/HM/KOMINFO/11/2017
07-11-2017

Siaran Pers No. 218/HM/KOMINFO/11/2017 Tanggal 7 November 2017 Tentang K…

Siaran Pers No. 217/HM/KOMINFO/11/2017
07-11-2017

Konsultasi Publik mengenai RPM Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizina…

Around SDPPI

Sosialisasikan BNPB Bidang Frekuensi, SDPPI Hadir di Budget Executive Expo
21-02-2018

Jakarta (SDPPI) - Sebagai ujung tombak penghimpun Pendapatan Negara Bukan Pajak (BNPB)...

Rudiantara sambangi pabrik ponsel Advan di Semarang
20-02-2018

Semarang (SDPPI) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bersama jajaran dari...

Menkominfo Saksikan Pemusnahan Puluhan Ribu Ponsel Ilegal
15-02-2018

Jakarta (SDPPI) - Menteri Kominfo Rudiantara hadiri pemusnahan barang illegal termasuk...

Media Spotlight

Logo Kemkominfo

Beranda | Kominfo Portal | Email | Contact Us | Sitemap | Bahasa

© 2018 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika