Hak Labuh > Tata Cara dan Persyaratan

Latar Belakang

Hak Labuh (Landing Right) Satelit adalah hak untuk menggunakan Satelit Asing yang diberikan oleh Menteri kepada penyelenggara telekomunikasi atau lembaga penyiaran berlangganan. Pemberlakuan Hak Labuh satelit asing di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit, namun demikian para provider Indonesia (penyelenggara telekomunikasi atau lembaga penyiaran berlangganan) baru mauli mengajukan permohonan hak labuh pada tahun 2007.

Kewajiban hak labuh ini diperlukan antara lain agar satelit asing tersebut tidak menimbulkan interferensi frekuensi radio yang merugikan (harmful interference) terhadap jaringan Satelit Indonesia dan/atau terhadap Stasiun Radio terestrial Indonesia yang telah berizin baik existing maupun planning, serta sebagai salah satu alat tawar bagi administrasi Indonesia untuk memberikan kesempatan yang sama bagi para penyelenggara satelit Indonesia agar supaya dapat juga beroperasi di negara asal dimana filing satelit asing tersebut terdaftar dengan cara resiprokal.

Tata Cara Pemberian/Penerbitan Hak Labuh

Tata cara pemberian/penerbitan hak labuh satelit asing diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 21 Tahun 2014 Tentang "Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit Dan Orbit Satelit". Dengan diterbitkannya PM No 21 tahun 2014 tersebut, maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37/P/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit, dan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 357/DIRJEN/2006 tentang Penerbitan Izin Stasiun Radio untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit dinyatakan tidak belaku lagi.

Dalam PM No. 21 Tahun 2014, penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara penyiaran nasional dapat menggunakan satelit asing dengan syarat harus memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain harus memiliki Hak Labuh (Landing Right) Satelit Asing. Hak Labuh (Landing Right) adalah hak yang diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada penyelenggara telekomunikasi atau lembaga penyiaran berlangganan dalam rangka bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi asing.

Persyaratan Permohonan Hak Labuh

  1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Dirjen SDPPI;
  2. Formulir permohonan Hak Labuh (Landing Right) Satelit yang telah diisi lengkap; dan
  3. Salinan Izin Prinsip atau Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi/Penyiaran yang masih berlaku minimal 4 (empat) bulan;
  4. Surat Pernyataan dari pemohon Hak Labuh (Landing Right) Satelit yang ditandatangani oleh pemohon dan bermaterai untuk mengatasi gangguan frekuensi radio setiap saat;
  1. Gambar konfigurasi rencana;
  2. Salinan NPWP perusahaan.

Permohonan Hak Labuh disampaikan dan diambil melalui loket pelayanan terpadu SDPPI di Gedung Menara Merdeka Lt. 11, Jl. Budi Kemulaian 1 No. 2 Jakarta Pusat 10110. Adapun lamanya proses Hak Labuh berdasarkan SOP yang sebelumnya selama 30 hari kerja, sekarang menjadi 21 hari kerja.

Informasi Lainnya

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan hak labuh:

  1. Jika memenuhi persyaratan akan diterbitkan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja.
  2. Hak Labuh yang sudah ditanda tangan oleh Dirjen SDPPI atas nama Menteri Kominfo dapat diambil di Loket Pelayanan terpadu SDPPI dengan menyerahkan persyaratan yaitu copy KTP/SIM dan jika diwakilkan harus dengan surat kuasa bermaterai.
  3. Jika belum memenuhi persyaratan akan dikembalikan ke pemohon atau diinformasikan lebih lanjut melalui surat dari Direktur Penataan atau petugas dari Subdit Orbit Satelit yang akan menghubungi contact person dari pemohon via telepon atau email.
  4. Dalam hal pemohon ingin berkorespodensi tentang proses hak labuh dapat dilakukan melalui e-mail : sat-ins@postel.go.id.

Konsultasi dan Pengaduan Pelayanan

Untuk konsultasi dan pengaduan pelayanan Hak Labuh dapat menghubungi :

Email : sat-ins@postel.go.id

Loket Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI
Gedung Menara Merdeka Lt. 11
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110

Contoh Surat dan Formulir

Siaran Pers

SIARAN PERS NO. 55/HM/KOMINFO/05/2017
13-05-2017

Himbauan Agar Segera Melakukan Tindakan Pencegahan Terhadap Ancaman Malware…

SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO. 55/HM/KOMINFO/05/2017
13-05-2017

Himbauan Agar Segera Melakukan Tindakan Pencegahan Terhadap Ancaman Malware…

SIARAN PERS NO. 42/HM/KOMINFO/04/2017
07-04-2017

Rudiantara Sedang Memimpin Delegasi Indonesia dalam G20 Digital Ministers M…

Seputar SDPPI

Dirjen SDPPI Kunjungi Laboratorium Pengujian BBPPT
24-05-2017

Bekasi (SDPPI) - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen...

Sekjen Kemkominfo Hadiri Perayaan Hari Jadi BBPPT di Bekasi
24-05-2017

Bekasi (SDPPI) - Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Farida Dwi...

Ditjen SDPPI Berlakukan Perizinan Online di Indonesia Tengah
23-05-2017

Tarakan (SDPPI) - Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI, Kemkominfo, Rachmat Widayana...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika