Hak Labuh > Tata Cara dan Persyaratan

Latar Belakang

Hak Labuh (Landing Right) Satelit adalah hak untuk menggunakan Satelit Asing yang diberikan oleh Menteri kepada Penyelenggara Telekomunikasi atau Lembaga Penyiaran. (Peraturan Menteri Kominfo No. 21 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit Dan Orbit Satelit, Pasal 1, ayat (23)).

Pemberlakuan Hak Labuh satelit asing di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit, namun demikian para provider Indonesia (penyelenggara telekomunikasi atau lembaga penyiaran berlangganan) baru mulai mengajukan permohonan hak labuh pada tahun 2007.

Kewajiban hak labuh ini diperlukan antara lain agar satelit asing tersebut tidak menimbulkan interferensi frekuensi radio yang merugikan (harmful interference) terhadap jaringan Satelit Indonesia dan/atau terhadap Stasiun Radio terestrial Indonesia yang telah berizin baik existing maupun planning, serta sebagai salah satu alat tawar bagi administrasi Indonesia untuk memberikan kesempatan yang sama bagi para penyelenggara satelit Indonesia agar supaya dapat juga beroperasi di negara asal filingsatelit asing tersebut terdaftar dengan cara resiprokal.

Tata Cara Pemberian/Penerbitan Hak Labuh

Berdasarkan ketentuan PM No. 21 Tahun 2014, penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara penyiaran nasional dapat menggunakan satelit asing dengan syarat harus memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain harus memiliki Hak Labuh (Landing Right) Satelit Asing.Hak Labuh (landing right) adalah hak yang diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada penyelenggara telekomunikasi atau lembaga penyiaran berlangganan dalam rangka bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi asing.

Persyaratan Permohonan Hak Labuh:

  1. Surat permohonan (Format Surat Permohonan) yang ditujukan kepada Dirjen SDPPI;
  2. Formulir permohonan Hak Labuh (Landing Right) Satelit (Format Formulir) yang telah diisi lengkap; dan
  3. Salinan Izin Prinsip atau Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi/Penyiaran yang masih berlaku minimal 4 (empat) bulan;
  4. Surat Pernyataan (Format Surat Pernyataan) dari pemohon Hak Labuh (Landing Right) Satelit yang ditandatangani oleh pemohon dan bermaterai untuk mengatasi gangguan frekuensi radio setiap saat;
  5. Gambar konfigurasi rencana;
  6. Salinan NPWP perusahaan.
  7. Salinan Perjanjian Kerja Sama dengan operator satelit asing (kecuali bagi penyelenggara penyiaran untuk keperluan TVRO).

Permohonan Hak Labuh dapat disampaikan dan diambil melalui loket pelayanan terpadu SDPPI atau dikirim melalui posdengan alamat Gedung Menara Merdeka Lt. 11, Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2 Jakarta Pusat 10110. Adapun lamanya proses Hak Labuh berdasarkan SOP yaitu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemohon hak labuh agar proses permohonannya dapat berjalan lancar antara lain:

  1. Petugas/orang yang mengurus permohonan hak labuh harus dilengkapi dengan surat kuasa dari direktur untuk mengurus permohonan hak labuhnya;
  2. Memastikan bahwa berkas persyaratan yang diperlukan telah lengkapdan benar;
  3. Mengajukan satelit asing yang telahmemenuhi persyaratan hak labuh;
  4. Izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi/penyiaran masihberlaku sekurang-kurangnya 4 bulan;
  5. Memastikan Izin Penyelenggaraan masih berlaku, apabila Izin Penyelenggaraannya memerlukan evaluasi misalnya setiap 5 tahunatau 10 tahun sekali, maka pastikan evaluasi dimaksud sudah dilakukan dengan melampirkan hasil evaluasinya;
  6. Alamatkantor perusahaan harus sesuai/sama dengan alamat yang tertera dalam izin penyelenggaraanya, dan apabila sudah pindah alamat pastikan sudah mendapatkan pengesahan/pengakuan dari Kemenkominfo atau Ditjen PPI Kominfo selaku pihak yang mengeluarkan Izin penyelenggaraanya tersebut;
  7. Alamat yang tertera pada NPWP harus sama dengan alamat pada Izin Penyelenggaraan;
  8. Pastikan kesesuaian dan kebenaran data pada setiap lampiran misalnya alamat pada formulir, surat permohonan, surat pernyataan, NPWP, dan penulisan NPWP pada formulir dan surat pernyataan;
  9. Pastikan penulisan nama satelit asing, nama filing satelit dan slot orbit ditulis pada surat permohonan dan formulir diisi dengan benar dan lengkap;
  10. Mencantumkan nama Contact person dilengkapi dengan No Telepon terutama No HP, email dan Fax dalam formulir permohonan hak labuh agar apabila ada hal-hal perlu diklarifkasi dapat dihubungi dengan cepat;

Hal-hal Lainnya

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan hak labuh:

  1. Jika memenuhi persyaratan akan diterbitkan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja.
  2. Hak Labuh yang sudah ditanda tangan oleh Dirjen SDPPI atas nama Menteri Kominfo dapat diambil di Loket Pelayanan terpadu SDPPI dengan menyerahkan persyaratan yaitu copy KTP/SIM dan jika diwakilkan harus dengan surat kuasa bermaterai.
  3. Jika belum memenuhi persyaratan akan dikembalikan ke pemohon atau diinformasikan lebih lanjut melalui surat dari Direktur Penataan atau petugas dari Subdit Orbit Satelit yang akan menghubungi contact person dari pemohon via telepon atau email.
  4. Dalam hal pemohon ingin berkorespodensi tentang proses hak labuh dapat dilakukan melalui e-mail : sat-ins@postel.go.id.

Konsultasi dan Pengaduan Pelayanan

Untuk konsultasi dan pengaduan pelayanan Hak Labuh dapat menghubungi :

Email : sat-ins@postel.go.id atau

Loket Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI
Gedung Menara Merdeka Lt. 11
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110

Daftar Negara Asing Yang Telah Setuju Resiprokal Dengan Indonesia

  1. Amerika Serikat
  2. Belanda
  3. Belarusia
  4. China/Tiongkok
  5. Inggris
  6. Jepang
  1. Jerman
  2. Luxemburg
  3. Malaysia
  4. Papua Nugini
  5. Rusia
  6. Singapura
  1. Thailand
  2. Tonga
  3. Uni Emirat Arab
  4. Laos
  5. Perancis

Siaran Pers

114/HM/KOMINFO/05/2018
24-05-2018

Penjelasan Adanya Hoax Terkait Informasi Viral IMEI dan Cyber Crime Polri

65/HM/KOMINFO/02/2018
05-03-2018

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Me…

SIARAN PERS NO. 51/HM/KOMINFO/02/2018
18-02-2018

Kecepatan Sertifikasi Smartphone Dorong Kecepatan Produk Baru Hadiri Masyar…

Seputar SDPPI

Indonesia Presentasikan Roadmap 5G di Konferensi ITU Bangkok
20-07-2018

Jakarta (SDPPI) - International Telecommunication Union (ITU) Regional Asia Pasifik pada...

Kinerja dan Cakupan Penegakan Hukum Ditjen SDPPI Terus Membaik
20-07-2018

Jakarta (SDPPI) - Kinerja dan cakupan penegakan hukum bidang telekomunikasi Ditjen SDPPI...

SDPPI Terus Gelorakan Budaya Tertib Penggunaan Frekuensi
19-07-2018

Medan (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2018 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika