Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi > Informasi Pelayanan
  1. Tujuan Sertifikasi
    Tujuan pemenuhan persyaratan teknis sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi :
    1. Menjamin keterhubungan dalam jaringan telekomunikasi;
    2. Mencegah saling mengganggu antara alat dan perangkat telekomunikasi;
    3. Melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi;
    4. Mendorong berkembangnya industri, inovasi dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional.
  2. Prosedur Sertifikasi dan Label
    1. Sertifikasi
      Prosedur dan proses sertifikasi perlu diketahui dan dimengerti oleh para pemohon (pabrikan/importir) agar terciptanya efisiensi waktu, biaya dan tenaga.
      Segala persyaratan yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi hendaknya dilengkapi terlebih dahulu secara lengkap oleh pemohon, untuk mempermudah proses sertifikasi.
      Permohonan dapat dilakukan secara online di http://sertifikasi.postel.go.id dan tetap berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
    2. Label
      Pemegang sertifikat wajib memberikan label pada setiap alat/perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat serta pada kemasannya dan melaporkan pelaksanaan pelabelan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) up. Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diterbitkan sertifikat.
      Dalam hal ini, label tidak dapat dilekatkan pada alat dan perangkat telekomunikasi maka label wajib dilekatkan pada kemasan, pembungkus atau buku manual alat dan perangkat telekomunikasi tersebut.
      Contoh label :
      Contoh label sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi

Siaran Pers

SIARAN PERS NO. 29/HM/KOMINFO/2/2017
22-02-2017

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Me…

SIARAN PERS NO. 2/HM/KOMINFO/01/2017
08-01-2017

Gerakan Bersama Anti HOAX dan Peluncuran TurnBackHoax.id

SIARAN PERS NO. 1/HM/KOMINFO/01/2017
05-01-2017

Perpanjangan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan I…

Seputar SDPPI

Wujudkan Tertib Kelola, Ditjen SDPPI Sosialisasikan Aturan Baru BMN
24-03-2017

Bandung (SDPPI) - Guna mewujudkan pengelolaan barang negara yang tertib, Direktorat Jenderal...

Ditjen SDPPI Tingkatkan Layanan di Indonesia Timur dengan E-Licensing
23-03-2017

Merauke (SDPPI) - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen...

Lebih 400 Orang dari 38 Negara Anggota APT akan Hadiri Sidang di Bali
23-03-2017

Bali (SDPPI) - Sekitar 400 hingga 500 orang dari 38 negara anggota Asia Pasific...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika