Profil > Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Ditjen SDPPIDirektorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
  3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; dan
  5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Berdasarkan struktur serta tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Direktorat Jenderal SDPPI ini, maka selain fungsi kebijakan, pengaturan dan pembinaan, Direktorat Jenderal SDPPI juga memiliki fungsi pelayanan publik. Fungsi layanan publik ini dilakukan melalui penerbitan izin spektrum frekuensi radio, termasuk pengaduan gangguan spektrum frekuensi radio, pengujian kompetensi dan sertifikasi operator radio, sertifikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri atas :

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
    1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program anggaran, dan administrasi bantuan teknik luar negeri, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
    2. Koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
    3. Koordinasi dan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
    4. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
    5. Pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal;
    6. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan direktorat jenderal.
  2. Tugas dan Fungsi Ditjen SDPPIDirektorat Penataan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan sumber daya. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penataan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:
    1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan sumber daya;
    2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan sumber daya;
    3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan sumber daya;
    4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan sumber daya; dan
    5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga direktorat.
  3. Direktorat Operasi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang operasi sumber daya. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Operasi Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:
    1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang operasi sumber daya;
    2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi sumber daya;
    3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasi sumber daya;
    4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang operasi sumber daya;
    5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga direktorat.
  4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
    1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
    2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
    3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
    4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika; dan
    5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga direktorat.
  5. Tugas dan Fungsi Ditjen SDPPIDirektorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos Dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
    1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika;
    2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika;
    3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika;
    4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika; dan
    5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga direktorat.
  6. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) mempunyai tugas melaksanakan pengujian alat/perangkat telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :
    1. Penyusunan rencana dan program di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
    2. Pelaksanaan pelayanan administrasi pengujian alat/perangkat telekomunikasi;
    3. Pelaksanaan analisa evaluasi sistem mutu pelayanan dan pengujian alat/perangkat telekomunikasi;
    4. Pelaksanaan pengujian dan pemeliharaan alat/perangkat telekomunikasi, electromagnetic compability (EMC) dan kalibrasi;
    5. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga.
  7. UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumah-tanggaan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:
    1. Penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
    2. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;
    3. Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
    4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
    5. Koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio;
    6. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
    7. Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio; dan
    8. Pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

Siaran Pers

SIARAN PERS NO. 29/HM/KOMINFO/2/2017
22-02-2017

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Me…

SIARAN PERS NO. 2/HM/KOMINFO/01/2017
08-01-2017

Gerakan Bersama Anti HOAX dan Peluncuran TurnBackHoax.id

SIARAN PERS NO. 1/HM/KOMINFO/01/2017
05-01-2017

Perpanjangan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan I…

Seputar SDPPI

Wujudkan Tertib Kelola, Ditjen SDPPI Sosialisasikan Aturan Baru BMN
24-03-2017

Bandung (SDPPI) - Guna mewujudkan pengelolaan barang negara yang tertib, Direktorat Jenderal...

Ditjen SDPPI Tingkatkan Layanan di Indonesia Timur dengan E-Licensing
23-03-2017

Merauke (SDPPI) - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen...

Lebih 400 Orang dari 38 Negara Anggota APT akan Hadiri Sidang di Bali
23-03-2017

Bali (SDPPI) - Sekitar 400 hingga 500 orang dari 38 negara anggota Asia Pasific...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika