Kemkominfo dan BSN Sepakat Segera Rumuskan SNI Bidang TIK

02-03-2017

Dirjen SDPPI Ismail dan Kepala BSN Bambang Prasetya berbincang dalam rapat koordinasi perumusan SNI bidang TIK

Jakarta (SDPPI)-Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komite Teknis 33-02: Telekomunikasi, dan Komite Teknis 35-01: Teknologi Informasi sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam mempercepat perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengingat perkembangannya yang pesat saat ini.

Hal itu disampaikan kedua institusi dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kantor Dirjen SDPPI Kemkominfo di Jakarta, 28 Februari lalu.

Percepatan perumusan dan penerapan SNI diharapkan bisa mendorong akselerasi pertumbuhan industri TIK dalam negeri. Di sisi lain, implementasinya perlu melibatkan industri, atau dengan mekanisme tertentu guna mempercepat dan menjamin penerapan SNI itu sendiri.

Kepala BSN Bambang Prasetya menyampaikan bahwa peran SNI tidak hanya untuk melindungi industri dalam negeri tetapi juga untuk melindungi kepentingan negara.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Kemkominfo M. Hadiyana mengharapkan ada lebih banyak SNI yang dirumuskan untuk alat dan perangkat telekomunikasi, akreditasi yang lebih cepat untuk uji perangkat dan laborotorium uji EMC (electromagnetic compatibility), serta perlunya upaya-upaya membantu mempromosikan balai uji dalam negeri lainnya melalui MRA (mutual recognition agreement) atau skema lain.

Saat ini terdapat dua balai pengujian lokal yang telah diakui Kemkominfo, yaitu Balai Besar Pengujian Perangkat Pos dan Telekomunikasi (BBPPT) Kemkominfo dan RDC Telkom.

Sementara pengakuan hasil uji dari balai uji asing dilakukan melalui kerjasama MRA oleh dua negara atau lebih yang sepakat mengakui hasil pengujian atau sertifikasi yang diterbitkan oleh CAB (Conformity Assessment Body) pengekspor dan diakui oleh pihak pengimpor.

Pengakuan hasil uji dari balai uji asing itu dimaksudkan untuk mempercepat sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen SDPPI Ismail menekankan agar perumusan SNI diprioritaskan kepada keperluan industri atau masyarakat yang bersifat strategis.

Hingga Desember 2016, Komite Teknis 35-01: Teknologi Informasi telah menetapkan 115 SNI terkait teknologi informasi, diantaranya standar keamanan informasi dan standar rekayasa perangkat lunak. Sementara Komite Teknis 33-02: Telekomunikasi telah menetapkan 33 SNI bidang Telekomunikasi, 29 (dua puluh sembilan) diantaranya terkait EMC.

(Sumber info/foto : af/na, Direktorat Standardisasi PPI)

Siaran Pers

SIARAN PERS NO. 55/HM/KOMINFO/05/2017
13-05-2017

Himbauan Agar Segera Melakukan Tindakan Pencegahan Terhadap Ancaman Malware…

SIARAN PERS NO. 42/HM/KOMINFO/04/2017
07-04-2017

Rudiantara Sedang Memimpin Delegasi Indonesia dalam G20 Digital Ministers M…

SIARAN PERS NO. 38/HM/KOMINFO/04/2017
04-04-2017

Menkominfo Serukan Isu Pemerataan Dicantumkan pada Deklarasi G20 Digital Mi…

Seputar SDPPI

Ditjen SDPPI Minta Antaroperator e-money Segera Interkoneksi
25-07-2017

Bekasi (SDPPI) - Kasubdit Standar Pos dan Telekomunikasi Non Radio, Indra Utama, mewakili...

UPT Semarang Edukasi Pengguna Soal Pemanfaatan e-Licensing
25-07-2017

Semarang (SDPPI) - Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Semarang, sebuah Unit...

Sosialisasi Standar Perangkat Telekomunikasi di Malang Sasar Kaum Muda
24-07-2017

Malang (SDPPI) - Guna menanamkan sejak dini kesadaran penggunaan alat/perangkat...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika