Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 mengenai Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

11-11-2016

Dalam rangka memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan perlu dilakukan penyebarluasan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan konsultasi publik melalui situs kementerian (www.kominfo.go.id) terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, dengan pelaksanaan konsultasi publik dilakukan mulai tanggal 14 s.d. 20 November 2016.

Tanggapan dan masukan terhadap RPP dimaksud dapat disampaikan melalui email konsulhukumsdppi@postel.go.id atau dhani@ymail.com mulai dari tanggal 14 s.d. 20 November 2016.

Adapun berkas soft copy dapat diunduh melalui link berikut:

Bahan konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

Siaran Pers

SIARAN PERS NO. 2/HM/KOMINFO/01/2017
08-01-2017

Gerakan Bersama Anti HOAX dan Peluncuran TurnBackHoax.id

SIARAN PERS NO. 1/HM/KOMINFO/01/2017
05-01-2017

Perpanjangan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan I…

SIARAN PERS NO. 97/HM/KOMINFO/12/2016
30-12-2016

Penyederhanaan Proses Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon …

Seputar SDPPI

Penyederhanaan Proses Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet
30-12-2016

Perkembangan teknologi perangkat telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam,...

"Telepon Pertama" Menkominfo dengan Bupati Kapuas Hulu Kalbar dengan BTS di Perbatasan...
28-12-2016

Jakarta - Kominfo, Hari ini Rabu 28 Desember 2016 Menkominfo Rudiantara bersama dengan...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika