SDPPI Proses Hukum 17 Pelanggaran Frekuensi dan Sertifikasi Selama 2017

02-02-2018

Ilustrasi Gambar : Merdeka.com

Jakarta (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemkominfo sepanjang 2017 telah memproses hukum 17 kasus pelanggaran penggunaan frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Kepala Seksi Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika, Iwan Purnama di Jakarta, Kamis (1/2), menjelaskan dari data Direktorat Pengendalian, Ditjen SDPPI telah merinci, Tahun 2017 Penindakan dalam Penegakan hukum terdata 17 kasus sepuluh diantaranya sudah selesai disidangkan dan mendapatkan putusan (vonis) dari pengadilan.

Kemudian, empat kasus sudah dinyatakan lengkap berkasnya (P21), dan tiga kasus lainnya masih dalam proses menuju P21. Untuk tujuh kasus yang sudah P21 dan dalam proses menuju P21 ini, prosesnya masih terus bergulir hingga saat ini.

Dengan capaian ini, berarti kinerja penegakan hukum Ditjen SDPPI tahun 2017 mengalami peningkatan dari sisi jumlah kasus yang ditangani dibanding pada 2016. Pada 2016 tercatat ada 14 kasus pelanggaran ditindak hingga sampai putusan atau vonis pengadilan.

Dari segi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI yang berkontribusi pada penegakan hukum bidang frekuensi dan sertifikasi perangkat telekomunikasi juga meningkat, dari 5 UPT pada 2016 menjadi 10 UPT pada 2017.

Pada 2017, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen SDPPI juga mendapatkan penghargaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atas prestasinya dalam penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan.

Meskipun tegas dalam menindak pelanggaran, Ditjen SDPPI tetap mengedepankan upaya preventif dalam menjalankan operasi penertiban penggunaan frekuensi radio dan sertifikasi alat atau perangkat telekomunikasi.

Selain itu, Ditjen SDPPI juga terus mengadakan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan sumber daya spektrum frekuensi radio serta alat/perangkat telekomunikasi secara benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut hasil penyidikan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi oleh Ditjen SDPPI tahun 2017:

Siaran Pers

114/HM/KOMINFO/05/2018
24-05-2018

Penjelasan Adanya Hoax Terkait Informasi Viral IMEI dan Cyber Crime Polri

65/HM/KOMINFO/02/2018
05-03-2018

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Me…

SIARAN PERS NO. 51/HM/KOMINFO/02/2018
18-02-2018

Kecepatan Sertifikasi Smartphone Dorong Kecepatan Produk Baru Hadiri Masyar…

Seputar SDPPI

Indonesia Presentasikan Roadmap 5G di Konferensi ITU Bangkok
20-07-2018

Jakarta (SDPPI) - International Telecommunication Union (ITU) Regional Asia Pasifik pada...

Kinerja dan Cakupan Penegakan Hukum Ditjen SDPPI Terus Membaik
20-07-2018

Jakarta (SDPPI) - Kinerja dan cakupan penegakan hukum bidang telekomunikasi Ditjen SDPPI...

SDPPI Terus Gelorakan Budaya Tertib Penggunaan Frekuensi
19-07-2018

Medan (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2018 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika