KOORDINASI SATELIT INDONESIA -JEPANG

27-02-2017

Yogyakarta (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemkominfo yang mewakili pemerintah Indonesia pada Senin (20/2) di Yogyakarta bertemu dengan delegasi pemerintah Jepang guna membahas koordinasi satelit kedua negara.

Dalam pertemuan di Hotel Ambarrukmo itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Kasubdit Pengelolaan Orbit Satelit, Direktorat Sumber Daya, dengan anggota para staf teknis orbit satelit Ditjen SDPPI, dan operator satelit nasional yakni LAPAN, PT Telkom Tbk, PT Indosat Ooredoo Tbk, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Media Citra Indosiar, PT Citra Sari Makmur, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Sarana Mukti Adijaya.

Sementara delegasi pemerintah Jepang dipimpin Deputy Director International Frequency Policy Office Radio Department Telecommunications Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communication (MIC) Mr. Toru Anzawa, dengan anggota dari Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism (MLIT), Japan Radio Air Navigation Systems Association (JRANSA), MCC Corporation, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), SKY Perfect JSAT Corporation (SJC), Japan Broadcasting Corporation (NHK) dan Broadcasting Satellite System Corporation (B-SAT).

Koordinasi Satelit antara Administrasi Indonesia dan Jepang yang berlangsung di Yogyakarta 20 - 24 Februari 2017 telah menyelesaikan tujuh agenda item pembahasan yang mencakup 16 filling satelit Indonesia dan 60 filling satelit Jepang untuk jaringan Geo Stationary Orbit (GSO).

Koordinasi satelit Indonesia-Jepang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh International Telecommunication Union (ITU) dan merupakan suatu tahapan prosedur wajib bagi suatu administrasi untuk mendapatkan hak menggunakan slot orbit di angkasa.

Tujuan pertemuan Koordinasi Satelit ke-21 antara Administrasi Indonesia dan Jepang ini selain untuk berbagi informasi terkini terkait jaringan satelit, juga untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan potensi interferensi satelit kedua negara.

Koordinasi penyelesaian potensi interferensi penting sebagai upaya untuk mempertahankan dan menambah slot orbit satelit yang dapat digunakan Indonesia dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran nasional.

(gat/rst/bbg/cjp)

Siaran Pers

114/HM/KOMINFO/05/2018
24-05-2018

Penjelasan Adanya Hoax Terkait Informasi Viral IMEI dan Cyber Crime Polri

65/HM/KOMINFO/02/2018
05-03-2018

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Me…

SIARAN PERS NO. 51/HM/KOMINFO/02/2018
18-02-2018

Kecepatan Sertifikasi Smartphone Dorong Kecepatan Produk Baru Hadiri Masyar…

Seputar SDPPI

Cek ke Lapangan, Dirdal SDPPI Kunjungi Posko Lebaran Terpadu Makassar
13-06-2018

Makassar (SDPPI) - Plt Direktur Pengendalian Ditjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan...

SDPPI Kerahkan 35 UPT Pastikan Kelancaran Komunikasi Selama Libur Lebaran
08-06-2018

Bandung (SDPPI) - Mengerahkan 35 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai daerah di...

Sesditjen Tutup Pelatihan Manajemen Survival Batch III
08-06-2018

Jakarta (SDPPI) - Pelatihan Survival Management Batch III, yang diikuti 20 pejabat eselon...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2018 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika