Siaran Pers No. 68/PIH/KOMINFO/8/2012
Alhamdulillah Atas Perolehan Penghargaan Layanan Perizinan Frekuensi Radio sebagai 10 Layanan Publik Paling Progresif pada Kompetisi Open Government 2012

11-08-2012

Sumber ilustrasi : Dokumentasi Kemkominfo

(Jakarta, 11 Agustus 2012). Kementerian Kominfo melalui Layanan Perizinan Frekuensi Radio, yang merupakan salah satu layanan publik yang dikelola oleh Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), telah mengikuti Kompetisi Open Government 2012 yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) bersamaan dengan peluncuran program Open Government Indonesia (OGI). OGI merupakan salah satu gerakan untuk membangun pemerintahan Indonesia yang transparan, akuntabel dan mendorong partisipasi publik, yang juga telah menjadi gerakan global melalui Open Government Partnership (OGP).

Kompetisi Open Government 2012 diikuti oleh 62 layanan dari 34 Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan untuk mendorong perbaikan layanan publik disetiap institusi pemerintah yang diselenggarakan dalam periode Bulan April - Juli 2012. Ada 3 (tiga) kriteria penilaian, yaitu transparansi (mudah diakses, mudah dimengerti, lengkap), partisipasi (responsif, melibatkan masyarakat, memberdayakan masyarakat), dan inovasi (efektif, efisien, baru, solutif, berbasis teknologi dan media). Kompetisi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu workshop, nonton bareng Film "Kita Versus Korupsi", kunjungan ke unit layanan perizinan BKPM, Coaching Clinic TOP20 dari ActionCoach, Presentasi TOP20, kunjungan Dewan Juri ke Unit Layanan dan Awarding TOP10. Selain itu, Layanan Perizinan Frekuensi Radio bersama Layanan Penerbitan Paspor (Kemkumham) dan Layanan Beasiswa Didik Misi (Kemdikbud) telah diberikan kesempatan untuk mempublikasikan layanannya di RRI secara on-air pada tanggal 02 Agustus 2012, yang dibawakan langsung oleh Direktur Operasi Sumber Daya Rachmat Widayana.

Pada tanggal 10 Agustus 2012, bertempat di Istana Wakil Presiden RI, Dewan Juri yang terdiri dari Danang Girindrawardana (Ketua Ombudsman RI, Pakar Layanan Publik), Erry Riyana Hardjapamekas (Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, Pakar Birokrasi, Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi), Kemal Gani (Chief Editor Majalah Swa, Pakar Media Massa), Ermina Yuliarti (Managing Director Marketing Research Indonesia, Pakar Pemasaran) dan Yoris Sebastian (Pendiri Oh My Goodness Agency, Pakar Inovasi), mengumumkan 10 Layanan Publik Paling Progresif dalam Kompetisi Open Government 2012, sebagai berikut :

  1. Inatrade dari Kementerian Perdagangan
  2. Sistem Penerbitan Paspor dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Kementerian Hukum dan HAM
  3. Beasiswa Bidik Misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  4. Perizinan Frekuensi Radio dari Kementerian Komunikasi dan Informasi
  5. National Traffic Management Center Mabes Polri
  6. Notifikasi Kosmetika Badan Pengawasan Obat dan Makanan
  7. Penilaian Keamanan Pangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan
  8. Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polda Metro Jaya
  9. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum
  10. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat

Piala atas penghargaan layanan publik paling progresif untuk Layanan Perizinan Frekuensi Radio diterima langsung oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Muhammad Budi Setiawan. Dengan mengikuti kompetisi tersebut telah mendorong Ditjen SDPPI untuk terus melakukan upaya perbaikan Layanan Perizinan Frekuensi Radio yang tentunya juga telah sejalan dengan apa yang sedang dan akan dilakukan oleh Ditjen SDPPI, khususnya terkait dengan e-licensing. Beberapa kegiatan unggulan yang dilakukan selama mengikuti kegiatan tersebut, antara lain: simulasi tarif BHP Frekuensi Radio online, fasilitas pencetakan SPP BHP Frekuensi Radio online, pembayaran BHP Frekuensi Radio melalui sistem host-to-host yang dapat juga dilakukan melalui ATM dan internet banking, penanganan konsultasi dan pengaduan melalui call center dengan sistem trouble ticket secara online sehingga dapat mempercepat proses penaganan dan eskalasi pengaduan. Selain itu, juga dilakukan kegiatan workshop dan konsultasi publik di daerah, pertemuan dengan pengguna frekuensi radio, dan update informasi pada website layanan.

Alhamdulillah, penghargaan tersebut telah memacu Ditjen SDPPI untuk terus melakukan upaya - upaya perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan semangat transparansi, partisipasi dan inovasi. Selain itu juga untuk lebih mendekatkan layanan kami dengan masyarakat melalui perizinan secara online, sebagaimana pepatah bahwa pelanggan adalah raja yang harus dilayani dengan baik. Ditjen SDPPI juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kementerian Kominfo serta para pengguna frekuensi radio yang selalu memberikan kritik dan masukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan frekuensi radio yang lebih baik.

---------------

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id , Tel/Fax: 021.3504024).

Siaran Pers

SIARAN PERS NO. 2/HM/KOMINFO/01/2017
08-01-2017

Gerakan Bersama Anti HOAX dan Peluncuran TurnBackHoax.id

SIARAN PERS NO. 1/HM/KOMINFO/01/2017
05-01-2017

Perpanjangan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan I…

SIARAN PERS NO. 97/HM/KOMINFO/12/2016
30-12-2016

Penyederhanaan Proses Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon …

Seputar SDPPI

Kemkominfo Bersiap untuk Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2017
20-01-2017

Jakarta (SDPPI) - Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Kualitas Layanan Publik Kementerian...

Menkominfo Pimpin Peluncuran DIGICOOP, smartphone lokal buatan KDIM
20-01-2017

Bekasi (SDPPI) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada Jumat (20/1) di Bekasi,...

SDPPI Susun Pedoman Kegiatan Fora Internasional
20-01-2017

Ciputat (SDPPI) - Direkorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika