Ditjen SDPPI Susun Pedoman Pembinaan Karier ASN

18-04-2017

Konsultasi Penyusunan  Pedoman Pembinaan Karier Pegawai ASN Ditjen SDPPI

Jakarta (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kemkominfo, pada Selasa (18/4) di Jakarta menyelenggarakan konsultasi mengenai penyusunan Pedoman Pembinaan Karier Pegawai ASN, sebuah ketentuan yang akan menjadi acuan bagi pengembangan karir Aparatur Sipil Negara di lingkungan Ditjen SDPPI.

Belum adanya ketentuan pola karier yang bersifat nasional untuk dijadikan acuan bagi kementerian/lembaga merupakan salah satu yang melatarbelakangi penyusunan Pola Karir Ditjen SDPPI, ungkap Sadjan di hadapan peserta Konsultasi Penyusunan Pedoman Pembinaan Karier Pegawai ASN Ditjen SDPPI.

Pedoman Pembinaan Karier, kata Sadjan, perlu disusun guna memotivasi sekaligus menjadi acuan pengembangan karier dan memungkinkan potensi PNS bisa dikembangkan secara optimal.

Lebih lanjut, Sadjan mengatakan bahwa Ditjen SDPPI, sebagai satuan kerja terbesar di lingkungan Kemkominfo, mendorong adanya pedoman atau aturan yang jelas mengenai karier pegawai ASN dalam jajarannya.

Ditjen SDPPI, ungkap Sadjan, sekarang didukung dengan 1.340 orang pegawai yang tersebar di kantor pusat dan 37 UPT di seluruh Indonesia, dengan berbagai kualifikasi pendidikan, diklat, usia, masa kerja, golongan ruang, pangkat, dan tingkat jabatan serta kompetensi.

Menurut Sadjan, penyusunan pola karier di lingkungan Ditjen SDPPI akan memberikan kejelasan dan kepastian karir, meningkatkan kompetensi, serta mendorong peningkatan karir bagi PNS di satuan kerja ini.

Pedoman Pembinaan Karier Pegawai ASN Ditjen SDPPI nantinya akan ditetapkan dengan Peraturan Dirjen yang mengacu pada beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah sebagai ketentuan pelaksanaan UU No. 43 Tahun 1999 terkait dengan pembinaan karier PNS.

Pedoman itu juga akan menjadi dasar dalam penyusnan alur karier, skema mutasi, rotasi, dan promosi, serta persyaratan dan standar kompetensi jabatan.

Dalam penyusunannya, pembinaan karier pegawai ASN harus pedoman pada prinsip pola karier PNS, antara lain Kepastian, Profesionalisme, Transparan, dan Berkeadilan.

Dimana, pola karir harus memberikan kepastian jelas tentang arah karier dan persyaratannya, mendorong kompetensi dan prestasi, transparan bisa diketahui oleh PNS dan memberikan kesempatan yang sama, serta berlaku sama (adil) bagi setiap PNS dan tidak diskriminatif.

Konsultasi Penyusunan Pedoman Pembinaan Karier Pegawai ASN Ditjen SDPPI mengadirkan nara sumber dari Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara, serta Komisi Aparatur Sipil Negara.

Taggapan Nara Sumber

Ditemui secara terpisah dan dimintai tanggapannya mengenai penyusunan pedoman karir pegawai ASN Ditjen SDPPI, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB yang diwakili oleh Kabag Perencanaan Kinerja dan Anggaran, Sekretariat Deputi, Adi Junjunan Mustafa, mengatakan pihaknya menyambut baik langkah itu.

Adi yakni bahwa pedoman ini nantinya akan menjadi peyemangat bagi PNS yang bekerja Ditjen SDPPI karena ada kejelasan mengenai arah karir mereka.

Hal tersebut diamini oleh Irwansyah yang mewakili kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara. Pihaknya mengapresiasi inisaiasi yang dilakukan Setditjen SDPPI untuk menyusun pedoman pembinaan karir pegawai ASN Ditjen SDPPI.

“Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka menata manajemen ASN untuk menjamin kepastian karier bagi setiap ASN yang kemudian dapat memberi distribusi positif bagi pelaksanaan dan pencapaian visi dan misi serta program kerja organisasi kedepan,” jelasnya.

Pedoman ini, menurutnya, juga menjadi satu hal yang sangat urgent karena akan menjadi bahan bagi pengambil kebijakan khususnya dilingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk kemudian memastikan bahwa seluruh ASN yang bekerja di lembaga ini akan mampu memberikan kontribusi positif dalam menjamin fungsi dari kementerian ini.

Satu hal yang perlu dicatat bahwa pembinaan ASN kedepan harus menjamin terlaksananya sistem merit, dimana ASN dapat melaksanakan tugas dengan baik, terlindungi hak-haknya, termasuk penghargaan atas prestasinya, serta mendapatkan sanksi apabila mereka melanggar kode etik dan nilai perilaku, tutup Irwansyah.

Sementara Henry Julianto, Kasubdit Jabatan ASN Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, mengatakan bahwa perubahan yang dilakukan Setditjen SDPPI terhadap pola karier pegawainya akan memberikan potret yang jelas terkait karier PNS, dan tidak stagnan.

Dengan pedoman pola karier ini diharapkan ada perubahan terkait jabatan, baik struktural maupun fungsional, serta redistribusi atau perpindahan jabatan yang satu dengan lainnya.

“Posisi tidak harus di pusat tapi bisa di kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengingat pola karier itu harus ada keseimbangan kompetensi maupun kinerja dari beberapa pegawai di Kementerian Kominfo,“ tutupnya.

(Sumber/Foto : gat/hms)

Siaran Pers

114/HM/KOMINFO/05/2018
24-05-2018

Penjelasan Adanya Hoax Terkait Informasi Viral IMEI dan Cyber Crime Polri

65/HM/KOMINFO/02/2018
05-03-2018

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Me…

SIARAN PERS NO. 51/HM/KOMINFO/02/2018
18-02-2018

Kecepatan Sertifikasi Smartphone Dorong Kecepatan Produk Baru Hadiri Masyar…

Seputar SDPPI

Halal Bihalal SDPPI, Dirjen Pesan Keimanan dan Perilaku Harus Seimbang
22-06-2018

Jakarta (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika,...

Cek ke Lapangan, Dirdal SDPPI Kunjungi Posko Lebaran Terpadu Makassar
13-06-2018

Makassar (SDPPI) - Plt Direktur Pengendalian Ditjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan...

SDPPI Kerahkan 35 UPT Pastikan Kelancaran Komunikasi Selama Libur Lebaran
08-06-2018

Bandung (SDPPI) - Mengerahkan 35 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai daerah di...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2018 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika