Tingkatkan Layanan Sertifikasi, SDPPI Godog Revisi Permen Tentang Penetapan dan Pengukuhan Balai Uji

14-07-2017

Plt. Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen SDPPI, Moch. Hadiyana memimpin pembahasan Rancangan Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri dan Pengakuan Balai Uji Luar Negeri di Kantor Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam, Kepulauan Riau, Kamis (13/7)

Batam (SDPPI) - Plt. Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen SDPPI, Moch. Hadiyana memimpin pembahasan Rancangan Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri dan Pengakuan Balai Uji Luar Negeri di Kantor Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam, Kepulauan Riau, Kamis (13/7).

Dalam paparannya, Hadiyana menyampaikan bahwa sertifikasi penetapan dan pengakuan balai uji sangat diperlukan mengingat banyaknya alat dan/atau perangkat telekomunikasi dengan teknologi yang berkembang pesat dan dapat dioperasikan di Indonesia dengan berbagai persyaratan yang berlaku di negara ini.

“Revisi peraturan menteri ini dilakukan mengingat banyaknya permintaan penetapan balai uji dalam negeri untuk melakukan sertifikasi produk, serta pengakuan balai uji luar negeri yang ingin memasukkan produknya di Indonesia,” jelasnya.

Peraturan Menteri (Permen/PM) Kominfo terkait dengan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri dan Pengakuan Balai Uji Luar Negeri yang berlaku saat ini antara lain PM Kominfo Nomor 537 Tahun 2011, PM Kominfo Nomor 15 Tahun 2012 dan PM Kominfo Nomor 16 Tahun 2012.

Balai uji dalam negeri ialah lembaga uji atau laboratorium pengujian peragkat alat dan/atau perangkat telekomunikasi milik negara atau swasta yang terakreditasi berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

Manfaat penetapan balai uji terutama memudahkan laboratorium dalam negeri, termasuk fasilitas pengujian milik produsen lokal untuk mendapat sertifikat penetapan.

Sedangkan balai uji luar negeri merupakan lembaga uji atau laboratorium pengujian perangkat alat dan/atau perangkat telekomunikasi milik negara atau swasta yang terakreditasi berkedudukan di luar negeri.

Manfaat pengakuan balai uji luar negeri antara lain menyediakan opsi pengakuan selain dengan cara Mutual Recognition Agreement (MRA) yang sangat sulit dan lama.

Dalam peraturan menteri yang ada sekarang, pengakuan balai uji negara asing dilakukan melalui kerja sama MRA antara Ditjen SDPPI, Kementerian Kominfo dengan badan penetapan negara asing dan checklist evaluasi laboratorium merujuk kepada tata cara MRA ASEAN dan ada overlap dengan proses akreditasi oleh lembaga akreditasi.

Dalam rancangan Permen ini, pengakuan balai uji luar negeri merujuk pada pengakuan internasional, kemudian berdasarkan kerja sama (MoU) pengakuan antara Direktorat Jenderal dengan balai uji asing, atau kerja sama MRA antara Direktorat Jenderal dengan badan penetap negara lain.

Rancangan revisi telah dibahas bersama dengan Biro Hukum Kemkominfo, namun masih terdapat beberapa masukan yang perlu dibahas kembali sebelum disampaikan ke Menteri Kominfo. “Target kita tahun ini revisi Permen selesai sehingga bisa diterapkan," harap Plt.Direktur Standardisasi.

Apabila usulan revisi telah ditetapkan, maka otomatis tiga peraturan menteri yang sudah ada akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(Sumber/foto : Wid/AW/Anne)

Siaran Pers

114/HM/KOMINFO/05/2018
24-05-2018

Penjelasan Adanya Hoax Terkait Informasi Viral IMEI dan Cyber Crime Polri

65/HM/KOMINFO/02/2018
05-03-2018

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Me…

SIARAN PERS NO. 51/HM/KOMINFO/02/2018
18-02-2018

Kecepatan Sertifikasi Smartphone Dorong Kecepatan Produk Baru Hadiri Masyar…

Seputar SDPPI

Indonesia Presentasikan Roadmap 5G di Konferensi ITU Bangkok
20-07-2018

Jakarta (SDPPI) - International Telecommunication Union (ITU) Regional Asia Pasifik pada...

Kinerja dan Cakupan Penegakan Hukum Ditjen SDPPI Terus Membaik
20-07-2018

Jakarta (SDPPI) - Kinerja dan cakupan penegakan hukum bidang telekomunikasi Ditjen SDPPI...

SDPPI Terus Gelorakan Budaya Tertib Penggunaan Frekuensi
19-07-2018

Medan (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2018 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika