Tingkatkan Layanan Sertifikasi, SDPPI Godog Revisi Permen Tentang Penetapan dan Pengukuhan Balai Uji

14-07-2017

Plt. Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen SDPPI, Moch. Hadiyana memimpin pembahasan Rancangan Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri dan Pengakuan Balai Uji Luar Negeri di Kantor Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam, Kepulauan Riau, Kamis (13/7)

Batam (SDPPI) - Plt. Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen SDPPI, Moch. Hadiyana memimpin pembahasan Rancangan Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri dan Pengakuan Balai Uji Luar Negeri di Kantor Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam, Kepulauan Riau, Kamis (13/7).

Dalam paparannya, Hadiyana menyampaikan bahwa sertifikasi penetapan dan pengakuan balai uji sangat diperlukan mengingat banyaknya alat dan/atau perangkat telekomunikasi dengan teknologi yang berkembang pesat dan dapat dioperasikan di Indonesia dengan berbagai persyaratan yang berlaku di negara ini.

“Revisi peraturan menteri ini dilakukan mengingat banyaknya permintaan penetapan balai uji dalam negeri untuk melakukan sertifikasi produk, serta pengakuan balai uji luar negeri yang ingin memasukkan produknya di Indonesia,” jelasnya.

Peraturan Menteri (Permen/PM) Kominfo terkait dengan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri dan Pengakuan Balai Uji Luar Negeri yang berlaku saat ini antara lain PM Kominfo Nomor 537 Tahun 2011, PM Kominfo Nomor 15 Tahun 2012 dan PM Kominfo Nomor 16 Tahun 2012.

Balai uji dalam negeri ialah lembaga uji atau laboratorium pengujian peragkat alat dan/atau perangkat telekomunikasi milik negara atau swasta yang terakreditasi berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

Manfaat penetapan balai uji terutama memudahkan laboratorium dalam negeri, termasuk fasilitas pengujian milik produsen lokal untuk mendapat sertifikat penetapan.

Sedangkan balai uji luar negeri merupakan lembaga uji atau laboratorium pengujian perangkat alat dan/atau perangkat telekomunikasi milik negara atau swasta yang terakreditasi berkedudukan di luar negeri.

Manfaat pengakuan balai uji luar negeri antara lain menyediakan opsi pengakuan selain dengan cara Mutual Recognition Agreement (MRA) yang sangat sulit dan lama.

Dalam peraturan menteri yang ada sekarang, pengakuan balai uji negara asing dilakukan melalui kerja sama MRA antara Ditjen SDPPI, Kementerian Kominfo dengan badan penetapan negara asing dan checklist evaluasi laboratorium merujuk kepada tata cara MRA ASEAN dan ada overlap dengan proses akreditasi oleh lembaga akreditasi.

Dalam rancangan Permen ini, pengakuan balai uji luar negeri merujuk pada pengakuan internasional, kemudian berdasarkan kerja sama (MoU) pengakuan antara Direktorat Jenderal dengan balai uji asing, atau kerja sama MRA antara Direktorat Jenderal dengan badan penetap negara lain.

Rancangan revisi telah dibahas bersama dengan Biro Hukum Kemkominfo, namun masih terdapat beberapa masukan yang perlu dibahas kembali sebelum disampaikan ke Menteri Kominfo. “Target kita tahun ini revisi Permen selesai sehingga bisa diterapkan," harap Plt.Direktur Standardisasi.

Apabila usulan revisi telah ditetapkan, maka otomatis tiga peraturan menteri yang sudah ada akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(Sumber/foto : Wid/AW/Anne)

Siaran Pers

SIARAN PERS NO. 123/HM/KOMINFO/08/2017
15-08-2017

Sambut HUT RI Ke-72, Menkominfo Luncurkan Sistem Ticketing Aduan Konten

110/HM/KOMINFO/08/2017
09-08-2017

Penyelamatan Filing Satelit Palapa PAC-C 146E dan Palapa PAC-KU 146E

SIARAN PERS NO. 98/HM/KOMINFO/07/2017 TANGGAL 30 JULI 2017
30-07-2017

Pentingnya Operasi Penertiban Terhadap Perangkat Telekomunikasi Ilegal

Seputar SDPPI

Big Data SDPPI Juga Dukung Implementasi 5G dan IoT
18-08-2017

Palembang (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika...

Penyelamatan Filing Satelit : Kerja Bersama Kementerian Kominfo dan Stakeholder
17-08-2017

Jakarta (SDPPI) - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail,...

Monitoring di Pulau Rupat Temukan 45 Kanal Frekuensi Perlu Ditindaklanjuti Malaysia
16-08-2017

Dumai (SDPPI) - Dalam upaya harmonisasi penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah...

Sorotan Media

Logo Kemkominfo

Beranda | Portal Kominfo | Surel | Hubungi Kami | Peta Situs | Switch to English

© 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika