Direktorat Standardisasi Raih Anugerah WBK

Jakarta (SDPPI) – Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika mendapat Sertifikat Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Satuan kerja dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) ini, bersama Direktorat Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI), menjadi dua unit kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang terpilih tahun ini.

“Seluruh penghargaan harus termanifestasi dalam budaya kerja yang diselenggarakan seluruh unit kerja, agar masyarakat dapat menikmati layanan mudah, cepat dan murah,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutan yang disampaikan secara virtual pada acara pemberian Apresiasi dan Penganugerahan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2021, Senin (20/12/2021).

Acara yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini diselenggarakan secara hybrid. Menteri PANRB Tjahjo Kumolo bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga hadir langsung dalam kegiatan. Sedangkan Wapres dan sebagian besar penerima penghargaan, termasuk Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Mulyadi berserta jajarannya, hadir secara daring.

ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan.

Unit kerja percontohan untuk ZI Tahun 2021, semula diusulkan sebanyak 4.402. Dari jumlah tersebut, 486 unit kerja berhasil mendapatkan sertifikat WBK, termasuk dua unit dari Kemkominfo. Sedangkan yang mendapatkan sertifikat WBBM sebanyak 72 unit kerja. Dalam proses evaluasi yang dilakukan secara andal, transparan, netral dan akuntabel melalui rangkaian survei, ditetapkan pula 10 pemimpin perubahan dan 553 agen pelopor.

“Saat ini waktunya introspeksi untuk terus berbenah memperbaiki diri. Pemerintah harus terus berupaya mewujudkan birokrasi bersih, salah satunya dengan akselerasi unit layanan prima. Pembenahan secara massif ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional,” kata Wapres.

Wapres juga mengingatkan, agar penguatan lembaga harus dilakukan dari hulu sampai ke hilir, dalam hal pencegahan maupun penindakan. Baik itu hubungan antara pemerintah, pemerintah dan pengusaha, maupun pengusaha dan pengusaha, dari pusat hingga desa. “Saya ingin ajak semua untuk selalu konsisten mengokohkan dan menperkuat WBK/WBBM, memanfaatkan teknologi digital dan kekuatan media sosial sebagai bentul referensi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengingat kembali perintah Presiden untuk seluruh jajaran pemerintahan, mulai pusat hingga ke desa. “Salah satunya dalah pemerintah jangan korupsi, ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupisi,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak visi dan misi menteri, yang ada hanya visi dan misi Presiden. “Kerja cepat, keras dan produksitf, jangan terjebak rutinitas, berorentasi pada hasil nyata. Bagaimana seleuruh kementerian dan lembaga bisa berjalan,” tegasnya.

Presiden, lanjut Tahjo, hanya menginginkan tiga hal, yaitu bagaimana perizinan bisa cepat, layanan publik juga cepat, dan birokrasi bisa pendek. Ekspektasi Presiden tentang birokrasi adalah berdaya saing, menciptakan hasil, lincah, serta making delivered. “Konsep reformasi birokrasi adalah katalisator mewujudkan good n clean goverment,” pungkasnya.

Sumber/Foto : Mukhsinun/Gusti Andry