Dirjen SDPPI: Kejar Penyerapan Anggaran, Namun Harus Transparan

Bandung (SDPPI) – Memiliki Pagu Anggaran sebesar 1,2 Triliun Rupiah, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Ismail meminta untuk seluruh Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar dapat memaksimalkan penyerapan anggaran namun tetap harus terbuka dan transparan.

“Penyerapan anggaran program dan pengadaan barang dan jasa ini masih cukup rendah dan kita harus berupaya dan saya harap rakor ini dapat mempercepat dan mengakselerasi serapan anggaran dan program kerja yang sudah tertuang dalam RKAKL” ucap Dirjen SDPPI Ismail dalam sambutan pada kegiatan Koordinasi Penyerapan Anggaran dan PBJ, Kamis (1/8/2024).

Dan juga untuk mengetahui kondisi saat ini demi mencapai target-target ke depan agar bisa dibahas kendala yang dihadapi dan segera diperoleh solusi serta langkah antisipasi yang lebih cepat untuk pelaksanaan implementasi program dan anggaran.

“Saya ingin rakor ini dapat dilaksanakan dengan serius, dan berkomitmen untuk memberikan solusi bersama, dibahas secara transparan terkait hal-hal yang dihadapi dan kemudian diberikan beberapa alternatif solusi, apabila ada hal-hal yang tidak dapat diputuskan mohon kiranya dilakukan eskalasi sehingga saya dapat melakukan antisipasi dan juga berkonsultasi dengan pak Menteri” jelas Dirjen SDPPI.

Lebih lanjut, Dirjen SDPPI meminta adanya terobosan-terobosan agar capaian kinerja Ditjen SDPPI pada tahun 2024 dapat tercapai dan juga pengadaan barang dan jasa tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. “semua pihak lakukan secara transparan, terbuka, hindari praktek-praktek KKN dalam semua level dan lakukan sebaik-baiknya” tegasnya.

Dari laporan yang diterima, realisasi Direktorat Jenderal SDPPI saat ini baru mencapai 30 persen di kantor pusat dan 49 persen di UPT. Dimana secara keseluruhan baru mencapai 43 persen dan dari sisi PNBP 2024 kita memiliki target 20,6 triliyun dan saat ini realisasi baru mencapai 20 persen. “namun penerimaan ini banyak yang jatuh temponya (do date) pada bulan Desember, namun kita perlu menghitung secara cermat agar target penerimaan PNBP ini dapat dipenuhi pada akhir Desember nanti” harapnya.

Sebagai informasi terkait pengadaan barang dan jasa Ditjen SDPPI Tahun Anggaran 2024 terdapat 1.284 paket pengadaan baik itu paket besar dan kecil dan dari paket pengadaan tersebut 27,5 persen atau sebanyak 345 paket belum dilakukan proses pemilihan dan didalamnya terdapat 67 paket besar atau nilai pagu diatas 200jt. “oleh karena itu tolong menjadi perhatian penting terhadap Satuan Kerja untuk segera melakukan proses sesuai dengan ketentuan sehingga penyerapan kita diakhir tahun dapat tercapai” kata Ismail.

Dan untuk capaian kinerja pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa isu masalah yang perlu dicermati bersama, yaitu pertama kebijakan pemanfaatan atau lelang frekuensi saat ini masih sedang berproses dan untuk menetapkan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) seleksi masih menunggu arahan terkait dimualinya proses pelaksaanan lelang tersebut.

Kedua berkaitan dengan perangkat SMFR, saat ini sudah dilakukan proses revisi baik dari sisi jumlah dan jenis maupun sisa anggaranya rencana akan digunakan untuk pengembangan SIMS. Ketiga berkaitan dengan target TKDN, dimana baru berada dikisaran 25 persen dari target 70 persen. “tolong ini dicermati untuk meningkatkan program TKDN ini” ucapnya.

Keempat pengadaan terkai e-purchasing untuk pengadaan PBJ yang baru 21 persen dari target 30 persen. Lalu terakhir, pengembangan laboratorium BBPPT yang baru 7 persen progresnya dari target 20 persen, sehingga kalau diukur indeks capaian anggaran pada bulan juni ini kita berada di posisi 93,12 persen.

Pada kesempatan yang sama, Sesditjen SDPPI Ervan Fathurokhman mengajak untuk seluruh satuan kerja agar mendorong percepatan realisasi anggaran dan pemantauan monitoring pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. “kita melakukan kegiatan ini dalam rangka untuk menyatukan pandangan dan langkah kita dalam pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien” ucapnya.

Ervan juga menegaskan untuk terus berkontribusi secara aktif dan juga mengingatkan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. “kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendukung tercapainya tujuan organisasi” tutupnya.

Kegiatan Koordinasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa bertempat di The Trans Luxury Hotel Bandung dihadiri oleh seluruh Satuan Kerja di Kantor Pusat serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Direktorat Jenderal SDPPI.

Sumber/ Foto : Fandi R/ Mukhsinun, Setditjen SDPPI.