Ditjen Infrastruktur Digital Tegaskan Komitmen Pelayanan Publik Inklusif

Yogyakarta (Infrastruktur Digital) — Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menegaskan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Komitmen tersebut disampaikan melalui kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pelayanan Publik yang digelar di Yogyakarta, Kamis (15/5).

Sosialisasi ini menjadi bagian dari langkah awal implementasi Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045, sebuah kerangka strategis jangka panjang yang menargetkan terbentuknya kebijakan dan layanan publik yang berkualitas serta inklusif. GDRBN juga selaras dengan dinamika era digital dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Dalam sambutannya, Ketua Tim Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal, Dimas Yanuarsyah, yang hadir mewakili Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital, menyampaikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2025 akan sepenuhnya mengacu pada arah strategis GDRBN. Menurutnya, desain besar tersebut menekankan pentingnya kehadiran birokrasi yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Salah satu sasaran utama Grand Design ini adalah mewujudkan kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif,” ujar Dimas.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menyusun pedoman pelayanan publik terbaru yang akan menggantikan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 555 Tahun 2013. Pedoman lama dinilai sudah tidak relevan lagi dengan struktur kelembagaan dan kebutuhan layanan saat ini.

“Revisi dilakukan karena pedoman lama sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan organisasi saat ini,” jelasnya.

Langkah awal yang dilakukan Ditjen Infrastruktur Digital adalah meminta seluruh satuan kerja untuk melakukan validasi nomenklatur pelayanan publik. Validasi ini penting guna memastikan keseragaman dan kejelasan jenis layanan dalam pedoman yang akan datang.

Selain itu, Ditjen Infrastruktur Digital juga berencana mengusulkan pembentukan Unit Lokus Evaluasi (ULE) untuk mendukung pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Mekanisme ini dirancang untuk membangun sistem evaluasi yang lebih terstruktur dan berbasis pada kinerja nyata.

Sebagai bagian dari penguatan inovasi, Ditjen Infrastruktur Digital turut mendorong keterlibatan aktif seluruh satuan kerja dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. Kompetisi ini menjadi wadah untuk memunculkan solusi inovatif yang dapat memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh perwakilan satuan kerja kantor pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital menghadirkan narasumber Randy Dwi Pranaputra, Ketua Tim Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Data, Sistem Informasi, Arsip SDM, dan Tata Usaha (RPDT) pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah diseminasi kebijakan, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi internal dan tata kelola organisasi di tengah dinamika perubahan yang terus berlangsung. Dalam kesempatan tersebut, Dimas menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi serta peran aktif seluruh satuan kerja guna memastikan pelayanan publik yang semakin responsif dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

Komitmen Ditjen Infrastruktur Digital terhadap reformasi birokrasi ditegaskan tidak akan berhenti pada kegiatan seremonial. Seluruh proses akan terus dikawal melalui monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, setiap langkah reformasi diharapkan membawa dampak nyata yang dirasakan langsung oleh public.

Sumber/Foto: Humas Infrastruktur Digital