Kolaborasi Ditjen Infrastruktur Digital & AFTECH: Luncurkan Riset Strategis Pemerataan Teknologi Fintech Indonesia
Jakarta (Infastruktur Digital) – Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam pengembangan ekosistem keuangan digital. Meskipun ekonomi digital nasional telah mencapai angka fantastis USD 90 miliar pada 2024, kesenjangan infrastruktur masih menjadi hambatan bagi pertumbuhan fintech yang inklusif.
Menjawab tantangan ini, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) resmi meluncurkan riset bertajuk "Mengatasi Disparitas Infrastruktur Teknologi Industri Fintech di Indonesia: Sebuah Analisis Integratif dan Strategi Masa Depan". Acara yang dikemas dalam format CEO Gathering ini menghadirkan pemimpin industri, regulator, dan akademisi untuk menyusun strategi nyata dalam mengurangi kesenjangan akses teknologi finansial di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Chrisma Albandjar, Wakil Bendahara II AFTECH, menyoroti pertumbuhan pesat ekonomi digital yang belum diiringi pemerataan akses ke layanan keuangan berbasis teknologi. "Indonesia memiliki lebih dari 300 perusahaan fintech yang terus berinovasi, tetapi kesenjangan infrastruktur masih menjadi tantangan besar. Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2024 mencatat skor 43,34, menunjukkan adanya ketimpangan akses teknologi, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil," jelas Chrisma (Selasa 25/02/2025).
Salah satu penyebab utama adalah rendahnya penetrasi internet di daerah pedesaan, yang masih di bawah 50%, dibandingkan wilayah perkotaan yang sudah melebihi 80%. Hal ini menghambat penyediaan layanan keuangan digital bagi segmen underserved, termasuk UMKM yang berpotensi besar dalam pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Ervan Fathurokhman Adiwidjaja, Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital, menegaskan bahwa pemerataan infrastruktur digital adalah fondasi utama bagi keberlanjutan industri fintech. "jaringan 4G sudah mencakup lebih dari 90% populasi, tapi realitanya di lapangan, kita masih menemukan ‘4G rasa 2G’. Ini terjadi karena keterbatasan infrastruktur fiber optik yang seharusnya menjadi backbone utama bagi konektivitas berkualitas," papar Ervan.
Ia juga menambahkan bahwa untuk mengatasi hal ini, pemerintah tengah mengembangkan strategi fiberisasi nasional, mempercepat pembangunan backhaul fiber optik, serta mengoptimalkan manajemen spektrum frekuensi guna meningkatkan kualitas jaringan. "jika kita ingin fintech tumbuh dan merata, infrastruktur digital harus menjadi prioritas. Tidak ada transformasi keuangan digital tanpa akses internet yang stabil dan berkualitas," tegasnya.
Diskusi ini juga menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari industri fintech, termasuk operator jaringan dan perusahaan teknologi global, yang sepakat bahwa pemerataan infrastruktur harus didukung oleh regulasi yang pro-inovasi serta investasi berkelanjutan di bidang teknologi.
Peluncuran riset ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi regulator dan pelaku industri dalam merancang strategi pembangunan infrastruktur digital yang inklusif dan berkelanjutan.
"Kami ingin memastikan fintech bukan hanya tumbuh pesat di kota besar, tetapi juga menjangkau seluruh masyarakat Indonesia," tutup Chrisma.
Sumber/Foto : Humas Infrastruktur Digital
