Komdigi Siapkan Sistem Peringatan Darurat Bencana

Jakarta (Infrastruktur Digital) — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) terus memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi bencana melalui penyiapan sistem peringatan darurat yang andal dan terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk memastikan informasi kebencanaan dapat diterima masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat.

Hal ini diawali dengan kerja sama yang dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) Jepang untuk pengembangan sistem peringatan dini kebencanaan melalui Disaster Prevention Information System (DPIS). Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan antara Komdigi dan JICA Pusat Jepang serta JICA Indonesia yang berlangsung di Ruang Rapat Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Gedung Dana Reksa Lantai 22, Jakarta Pusat.

Pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto, Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Mulyadi, beserta jajaran tim terkait. Sementara dari pihak JICA hadir tim misi dari JICA Pusat Jepang dan JICA Indonesia.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang, khususnya dalam pengembangan DPIS yang merupakan proyek hibah Pemerintah Jepang melalui JICA.

“DPIS telah resmi diluncurkan pada September 2024 dan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk diimplementasikan secara nasional dalam mendukung penyebaran informasi kebencanaan yang cepat dan efektif” ucap Dirjen Infrastruktur Digital, Selasa (27/01/2025).

Sejak tahun 2024, DPIS telah dimanfaatkan oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, antara lain Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Komdigi, Pusat Pengendalian Operasi dan Pusat Data BNPB, BPBD DKI Jakarta, 112 Call Center Kota Depok dan Kabupaten Badung, serta lembaga penyiaran publik RRI dan TVRI. Pada tahun 2025, pemanfaatan DPIS semakin meluas dengan digunakannya sistem ini oleh BPBD Provinsi Jawa Barat serta BPBD dan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota di seluruh wilayah Jawa Barat.

Komdigi berkomitmen untuk terus memperkuat pemanfaatan dan kapabilitas DPIS agar penyebaran informasi kebencanaan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi melalui infrastruktur digital nasional. Pengembangan lanjutan DPIS juga diarahkan untuk mendukung pembentukan Sistem Komunikasi Nasional untuk Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Public Protection and Disaster Relief/PPDR) di bawah koordinasi Komdigi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Komdigi telah mengajukan proposal Technical Cooperation (T/C) kepada JICA Indonesia pada Agustus 2025. Kerja sama teknis ini mencakup dukungan tenaga ahli teknologi informasi untuk integrasi berbagai sumber informasi kebencanaan ke dalam DPIS, perluasan pemanfaatan secara nasional, kajian kelayakan serta rencana integrasi Cell Broadcast System (CBS), pengembangan fitur lanjutan seperti multi-agency dashboard dan sistem notifikasi darurat kepada masyarakat, serta dukungan perumusan kebijakan dan pedoman operasional agar DPIS dapat terintegrasi dalam regulasi nasional yang akan datang.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital memaparkan perkembangan dan rencana penguatan DPIS, sementara pihak JICA menyampaikan paparan terkait latar belakang proyek, kondisi terkini, serta peluang kerja sama lanjutan.

“Kita berharap sinergi antara Indonesia dan Jepang ini dapat terus berlanjut dalam mewujudkan sistem peringatan dini yang andal guna mendukung penanganan bencana yang lebih efektif dan terkoordinasi di tingkat nasional” ungkap Mulyadi.

Dengan sistem Disaster Prevention Information System (DPIS) diharapkan pemerintah memiliki layanan yang semakin responsif dan inklusif. Komdigi berkomitmen menghadirkan layanan komunikasi publik yang tangguh, adaptif, dan berpihak pada keselamatan masyarakat dalam setiap situasi darurat.

 

Sumber/ Foto: Humas Infrastruktur Digital.