Peringatan Keras Bagi Penyelenggara Telekomunikasi Yang Belum Membayar BHP Telekomunikasi

Siaran Pers No. 61/PIH/KOMINFO/7/2012

(Kuta - Bali, 17 Juli 2012). Kementerian Kominfo melalui Siaran Pers ini mengingatkan pada beberapa prenyelenggara telekomunikasi, yang dalam catatan Kementerian Kominfo ternyata belum melaksanakan pembayaran BHP Telekomunikasi. Mereka ini sebelumnya telah diberi surat pemberitahuan pembayaran kewajiban BHP Teleklomunikasi tahun buku 2011 yang ditanda-tangani oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 95/DJPPI.6/KOMINFO/2/2012 tertanggal 9 Pebruari 2012.

Mengingat belum ada respon dari surat pemberitahuan tersebut, kemudian Direktur Pengendalian Pos dan Informatika menyampaikan surat tagihan / peringatan pertama pembayaran kewajiban BHP Telekomunikasi tahun buku 2011 dengan nomer surat 338/DJPPI.6/KOMINFO/5/2012 tertanggal 4 Mei 2012. Selanjutnya surat peringatan kedua dengan nomer surat 438/DJPPI.6/KOMINFO/6/2012 tertanggal 4 Juni 2012. Dan terakhir dikirimkan surat serupa berupa peringatan ketiga dengan nomer surat 604/DJPPI.6/KOMINFO/7/2012 tertanggal 2 Juli 2012.

Keterlambatan pembayaran BHP Telekomunikasi tahun 2011 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan dengan bunga majemuk sebagaimana diatur dalam PP No. 29 Tahun 2009. Kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi berikut dengan dendanya dapat dibayarkan ke Nomer Rekening 103.0061.55555.9 Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya Kantor Kas Gedung Sapta Pesona Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110.

Oleh karena itu, kepada para penyelenggara telekomunikasi yang tersrebut namanya di bawah ini diminta untuk menyampaikan klarifikasinya paling lambat tanggal 2 Agustus 2012 kepada Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, yang beralamat di Wisma ICT Lt. 4 Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat 10110 Tel/Fax: 021.34832531-34832532 atau melalui email: ria.fistarini@kominfo.go.id dan atau indri.muktiasih@kominfo.go.id . Apabila sampai dengan tanggal yang dimaksud ternyata para penyelenggara telekomunikasi tersebut tidak memenuhi kewajiban klarifikasi dan juga pembayarannya, maka akan segera diverifikasi untuk kea rah proses pencabutan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Daftar penyelenggara telekomunikasi yang terpaksa diberi surat peringatan ketiga adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penyelenggara Telekomunikasi
1.	PT. Pasifik Satelit Nusantara
2.	PT. Citra Sari Makmur
3.	PT. AJN Solusindo
4.	PT. Asean Indonesia Akses
5.	PT. Bali Infocom
6.	PT. Barkatel Utama
7.	PT. Bumi Merbabu Permai
8.	PT. Ciptama Panca Tunggal
9.	PT. Citramedia Network
10.	PT. Dunia Informasi Teknologi
11.	PT. Fajar Informasi Globalnet Jaya
12.	PT. Generasi Indonesia Digital
13.	PT. Gerbang Data Lintas Benua
14.	PT. Global Komunika Dewata
15.	PT. Global Port Bhinekatara
16.	PT. Indo Pratama Cybernet
17.	PT. Indonesia Mesh Network
18.	PT. Internux
19.	PT. IP Teknologi Komunikasi
20.	PT. Jaring Lawah Cyber
21.	PT. Jogja Digital
22.	PT. Lintas Nusantara Telekomunikasi
23.	PT. Mithaharum Abadi
24.	PT. Mnet Indonesia
25.	PT. Mobic Indonesia
26.	PT. Moviso
27.	PT. Multijaya Sakti Mandiri
28.	PT. Nawakara Bangun Nusantara
29.	PT. Nurama Indotama
30.	PT. Nusantara Sarana Telekomunikasi
31.	PT. Platinum Network Indonesia
32.	PT. Prestasi Piranti Informasi
33.	PT. Quasar Jaringan Mandiri
34.	PT. Rabik Bangun Pertiwi
35.	PT. SOG Indonesia
36.	PT. Swahara Digjaya
37.	PT. Telequote Multi Informatika
38.	PT. Transnetwork Communication Asia
39.	PT. Varnion Technology Semesta
40.	PT. Visindo Telematika Nusantara
41.	PT. Widjaya Lintas Komindo
42.	PT. Yurim Citra Pratama

-----

Kepala Pusat informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto; HP: 0811898504; Email: gatot_b@postel.go.id ; Tel/Fax: 021.3504024).

Sumber ilustrasi: www.paseban.com /image/public/article / db0fdc837d6062199fea40cac9927636c920f19875701aefa0f66b435997850b.jpg