Workshop Manajemen Perizinan SFR Sepakati Peran UPT

Surabaya (SDPPI) - Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI, sebagai pilot project pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kemkominfo, pada Kamis (8/9) menyelenggarakan workshop manajemen pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio (SFR) dan sertifikasi operator radio (SOR) di Surabaya, Jawa Timur.

Workshop dalam upaya mewujudkan zona integritas WBK dan WBBM itu diikuti Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ditjen SDPPI dari seluruh Indonesia.

Dalam workshop yang dihadiri oleh Direktur Operasi Sumber Daya Rachmat Widayana dibahas antara lain mengenai pendistribusian Izin Stasiun Radio (ISR), pendistribusian Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) dan pelimpahan piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Dalam kesempatan yang sama juga dibahas mengenai peran atau perbantuan UPT dalam pelayanan perizinan SFR dan SOR. Perbantuan UPT dalam pelayanan ISR, SPP, dan pelimpahan BHP ISR kepada KPKNL meliputi pencetakan dan pendistribusian ISR, SPP, rincian tagihan, dan surat tagihan, kemudian pendistribusian pelimpahan piutang BHP ISR kepada KPKNL, lalu dalam hal kekeliruan pengiriman/penerimaan ISR, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan distribusi ISR dan SPP.

Sementara dalam pelayanan sertifikasi operator radio, perbantuan UPT meliputi kegiatan bimtek sebelum UNAR, persiapan pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR), penyampaian Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP), serta pembinaan terhadap ORARI dan RAPI daerah.

Workshop akhirnya menghasilkan kesepakatan yang ditandatangani oleh Direktur Operasi Sumber Daya dan UPT-UPT Ditjen SDPPI yang diwakili Kabalmon Kelas II Surabaya dan Kabalmon Kelas II Daerah Istimewa Yogyakarta.

(Sumber/foto: Setditjen/Anne, Ratih)