Jakarta (SDPPI) – Pencapaian reformasi birokrasi bukan sekadar mendapatkan rapor bagus, melainkan harus ada penjiwaan yang berjalan baik terhadap semangat bersih melayani.

“Jiwa dari reformasi birokrasi ini bersih melayani. Kita betul-betul merasakan apa artinya perubahan dimana birokrasi oleh para birokrat yang dulu memiliki makna kurang bagus bagi masyarakat umum, sekarang kita harus mengubahnya,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ismail, Rabu (21/9/22).

Saat memberikan sambutan pada Rapat Evaluasi RB dan SAKIP Kemkominfo Tahun 2022, Ismail mengatakan sejak 2019, segala pelayanan publik di Ditjen SDPPI sudah menggunakan sistem one day service. Semula, proses pelayanan bisa memakan waktu tiga pekan sampai satu bulan.

Ditjen SDPPI adalah unit eselon satu pertama di lingkungan Kemkominfo yang meraih predikat terbanyak Wilayah Bebas Korupsi (WBK), tiga satuan kerja, yaitu Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Standardisasi PPI, dan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

“Alhamdulilah di lingkungan Kemkominfo, kami yang pertama mendapatkan predikat WBK dan untuk WBBM pun sebenarnya kami sudah sangat siap. Namun kemarin terkendala nilai SAKIP Kemkominfo yang belum mencapai, sehingga tidak masuk dalam penilaian,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Ismail juga menjelaskan tiga hal yang menjadi poin penting dalam terbentuknya budaya melayani, yakni keteladanan pimpinan, check and balance, serta pemanfaatan digital sebagai tools.

Keteladanan, lanjutnya, merupakan hal yang sangat penting. Tanpa keteladanan, sangat sulit membuat budaya. Bagaimana seorang pimpinan dapat menunjukkan keteladanan, apa yang diucapkan, harus sesuai dengan yang dilakukan.