Kesiapan Penyelenggara Telekomunikasi Dalam Menghadapi Pemilihan Presiden 2009

Siaran Pers No. 148/PIH/KOMINFO/7/2009

(Jakarta, 6 Juli 2009). Kualitas layanan telekomunikasi di saat Pemilu Legislatif bulan April 2009 lalu sudah cukup bagus yang di antaranya yang paling mudah dikenali dari indikasinya dari sejumlah hasil Quick Count yang hasil sementaranya sudah dipublikasikan oleh beberapa stasiun televisi secara langsung dalam hitungan beberapa jam setelah usainya Pemilu 2009. Walaupun hasil perhitungan oleh beberapa Quick Count seketika itu tersebut belum dapat diakui sebagai hasil mutlak Pemilu 2009, namun kelancaran pengiriman suara dan datanya tidak dapat diperoleh seandainya kualitas jaringan dan jasa telekomunikasi pada tingkat yang buruk, sehingga dapat mengganggu kecepatan delivery hasil dari beberapa daerah di seluruh Indonesia secara random. Indikator lain adalah masih terkirimnya layanan telekomunikasi lainnya secara cukup bagus tanpa adanya keluhan yang berarti, baik yang disampaikan Partai Politik, para Caleg maupun masyarakat umum yang menggunakan layanan telekomunikasi pada hari-hati di sekitar Pemilu 2009.

Meskipun demikian, sebagaimana yang juga pernah diharapkan oleh Menteri Kominfo Mohammad Nuh pada tanggal 1 April 2009pada saat jumpa pers di Gedung KPU bersama Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari, Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini dan Ketua Dewan Kehormatan KPU Jimmly Asshidiqie, bahwa para penyelenggara telekomunikasi dan seluruh mitra kerja Departemen Kominfo yang terkait dengan penyediaan fasilitas IT Pemilu diminta untuk tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi bagi kelancaran daya dukung komunikasi Pemilu 2009, maka menjelang Pemilihan Presiden yang akan berlangsung pada tanggal 8 Juli 2009, harapan serupa juga tetap ditekankan oleh Departemen Kominfo dengan tujuan agar kontinuitas terjaganya kualitas tersebut dapat terus berlangsung dengan baik tanpa suatu kendala yang berarti, karena Departemen Kominfo tidak menghendaki adanya gangguan yang berarti yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Pemilihan Presiden tahun 2009 ini. Harapan ini sangat wajar mengingat potensi pengguna jasa telekomunikasi (khususnya jasa seluler, FWA dan telefon tetap) hingga kwartal pertama tahun 2009 cukup tinggi (seperti tersebut di bawah ini) dan penggunaannya pada saat musim liburan ini cukup dinamis, sehinga baik buruknya kualitas layanan dari jasa telekomunikasi ini sangat strategis di antaranya dalam menunjang atau tidaknya sistem komunikasi nasional dan internasional dalam Pemilihan Presiden 2009 ini.

Pada sisi yang lain, Departemen Kominfo juga mengharapkan kepada PT Telkom yang telah memenangkan lelang terbuka jasa layanan jaringan komunikasi data KPU untuk mengoptimalisasikan kinerjanya. Pengalaman munculnya berbagai masalah back up IT pada Pemilu Legilatif bulan April 2009 dalam rekapitulasinya di Hotel Borobudur Jakarta (mulai dari masalah entry data, kelambatan dampak penggunaan Identification Character Recognition dan hingga masuknya sejumlah hacker) memberi pelajaran berharga saat ini bagi Departemen Kominfo dan PT Telkom (meskipun Departemen Kominfo dan PT Telkom tidak secara langsung bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan IT Pemilu) untuk harus berhati-hati, cermat dan cepat dalam mendukung kelancaran komunikasi data secara efisien, efektif dan dengan tingkat akurasi dan sistem keamanan yang tinggi dalam membantu KPU.

Kesiagaan dukungan layanan telekomunikasi lain yang saat ini juga sedang dilakukan oleh Departemen Kominfo adalah dalam bentuk penyediaan Posko Frekuensi Radio dimana sejak sekitar seminggu menjelang tanggal 8 Juli 2009 hingga beberapa hari berikutnya Ditjen Postel terus melakukan monitoring secara intensif baik dari kantor pusat Ditjen Postel maupun melalui seluruh kantor Balai dan juga Loka Monitoring Frekuensi Radio di seluruh Indonesia untuk stand by 24 jam penuh guna mengantisipasi kemungkinan penyalah gunaan atau bentuk gangguan terhadap penggunaan frekuensi secara ilegal, baik untuk tujuan kampanye Pemilihan Presiden secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan seperti ini bukan dilakukan untuk Pemilihan Presiden 2009 iini saja, tetapi juga telah berlangsung pada beberapa Pemilu dan Pilkada sebelum ini. Sejauh ini hingga tanggal 6 Juli 2009 tidak ada laporan anomali pelanggaran penggunaan frekuensi radio untuk kepentingan Pemilihan Presiden 2009.

Dalam rangkaian persiapan menjelang Pemilihan Presiden 2009 ini, Departemen Kominfo dan PT Telkom cukup intensif dalam melakukan koordinasi teknis dan strategis sebagaimana yang juga dilakukan menjelang Pemilu bulan April 2009 yang lalu. Sebagai informasi, secara prinsip perhitungan perolehan suara Pemilihan Presiden dilakukan secara manual. Perolehan suara dari tiap-tiap TPS direkap di tingkat kecamatan kedalam Dokumen DA-1 untuk kemudian dibawa ke KPUD Kota/Kabupaten. Selanjutnya, di tingkat KPUD Kota/Kabupaten dilakukan input data perolehan suara kedalam SITUNG PPWP (Sistem Penghitungan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) DA-1 berdasarkan data Dokumen DA-1 dari tiap-tiap kecamatan. Berikutnya data yg telah di input akan terkompulir di Main Server Data Center KPU Pusat dan di Back Up di DRC. SITUNG PPWP DA-1 akan melakukan rekapitulasi jumlah perolehan suara Pemilihan Presiden tingkat nasional dan akan di broadcast ke publik melalui website http://www.kpu.go.id Proses input data perolehan suara DA-1 kedalam SITUNG PPWP DA-1 dilakukan oleh operator khusus yang disediakan dan dikelola oleh . Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer Indonesia (APTIKOM). Khusus untuk Instalasi S/W Aplikasi SITUNG PPWP DA-1 di tiap-tiap PC yang ada di KPUD Kota/Kabupaten telah dilaksanakan oleh KPU. Sedangkan untuk koneksi dari KPUD Kota/Kabupaten ke KPU Pusat menggunakan VPN-IP dan atau VSAT-IP yg disediakan oleh TELKOM.

Yang cukup menarik dalam penghitungan suara ini adalah penggunaan SMS Broadcast dari TPS ke KPU Pusat yang dipakai sebagai verifikator jumlah perolehan suara di tiap-tiap TPS. Konsep dasarnya ini adalah perolehan suara di tiap-tiap TPS (dari TPS) dikirimkan ke KPU Pusat secara langsung melalui SMS. Data yg dikirim melalui SMS ini hanya dipakai sebagai verifikator terhadap data yg dikirim melalui SITUNG PPWP dan tidak dapat menggantikan data yg di input kedalam SITUNG PPWP. Inisiator konsep ini adalah UNDP melalui konsorsium internasional utk pemilihan umum (IFES). Hal lain yang hampir mirip dengan penghitungan suara berbasis IT pada Pemilu 2009 adalah penggunaan SCAN IMAGE/ ICR yang dipergunakan untuk validasi dan digitalisasi Dokumen. Perolehan suara disetiap TPS direkap dalam dokumen C1-IT untuk kemudian dibawa ke KPUD Kota/Kabupaten. Di KPUD Kota/Kabupaten dokumen C1-IT di-scan oleh para pelaksana di KPUD Kabupaten/Kota hingga menjadi File dalam bentuk Image tanpa harus dilakukan interpretasi image hasil scan (ICR). File Image ini kemudian dikirim ke Server KPU Pusat dengan menggunakan jaringan VPN-IP/ VSAT-IP yg disediakan Telkom. Oleh karenanya, jaringan komunikasi data Pemilu 2009 yang sudah digelar di 504 KPU Kota/Kabupaten, KPU Pusat dan DRC German Center, disamping dipergunakan untuk mendukung operasionalisasi KPU juga akan dimanfaatkan untuk pengiriman data perolehan suara Pemilihan Presiden dengan beban traffic tambahan dari tiap-tiap KPUD Kab/Kota sekitar 150 Mbytes atau 50 % lebih rendah dari besaran trafik pada waktu Pemilu bulan April 2009.

---------------

Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 0213504024).