Komitmen Indonesia Bagi Perbaikan Penyelenggaraan Perposan Dunia

Siaran Pers No. 83/DJPT.1/KOMINFO/7/2008

Saat ini, tepatnya sejak tanggal 23 Juli s/d. 12 Agustus 2008 sedang berlangsung Kongres UPU (Universal Postal Union/Perhimpunan Pos Sedunia) ke-24 yang berlangsung di Geneva, Swiss. Dalam forum yang sangat prestisius bagi para penyelenggara pos sedunia tersebut, Menteri Kominfo Mohammad Nuh, pada tanggal 24 Juli 2008 telah memperoleh kehormatan untuk menyampaikan Policy Statement dengan tema " Opening UPU New Window of Opportunities " secara resmi dalam kapasitasnya selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia. Kesempatan untuk penyampaian sambutan yang hanya diberikan oleh beberapa negara tertentu secara sangat terbatas jumlahnya (hanya 10 negara yang dibandingkan jumlah keseluruhan delegasi yang hadir di Kongres UPU sebanyak 191 negara) tersebut dimanfaatkan oleh Menteri Kominfo untuk menunjukkan komitmen Indonesia yang terus akan tetap mendukung program reformasi kelembagaan dan pelayanan perposan internasional dengan tetap mengharapkan UPU mempertimbangkan keragaman latar belakang dari setiap negara anggota UPU, khususnya yang dari negara-negara sedang berkembang. Pada hari berikutnya, tanggal 25 Juli 2008 Menteri Kominfo juga kembali memperoleh kesempatan terhormat untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam penyampaian standing point pada acara General Debate dengan tema " A Changing World: New Challenges and New Frontiers for Postal Sector ", yang juga hanya diikuti oleh beberapa negara tertentu dan disaksikan oleh seluruh negara anggota UPU yang menghadiri Kongres UPU.

Di sela-sela kegiatan menghadiri hari-hari awal Kongres UPU, Menteri Kominfo melakukan pembicaraan bilateral secara marathon dengan beberapa Menteri dan pejabat setingkat Menteri dari berbagai negara dengan menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Perancis secara fasih (karena Menteri Kominfo Mohammad Nuh menyelesaikan Master Program-nya pada bidang Signaux et System, Universite Science et Technique du Languedoc (USTL), Montpellier, Perancis, 1986-1987 dan demikian juga Ph.D Program-nya bidang Signaux et System, Universite Science et Technique du Languedoc (USTL), Montpellier, Perancis, 1987-1990). Tujuan pertemuan bilateral tersebut selain untuk meningkatkan hubungan kerjasama bidang pos kedua negara, juga untuk menarik lebih banyak negara yang diharapkan dapat mendukung terpilihnya kembali Indonesia di dalam keanggotaan dua Dewan di UPU, yaitu CA (Council of Administration) dan POC ( Postal Operations Council ) untuk periode 2008 - 2012, yaitu dua struktur kelembagaan dewan di samping IB ( International Bureau ) yang terdapat di UPU. Sebagai informasi, Indonesia pernah terpilih menjadi salah satu anggota CA dan POC pada periode tahun 1989 - 1994, 1994 - 1999 dan 2004 - 2008. Mengingat cukup ketatnya persaingan untuk dapat terpilih menjadi anggota CA dan POC, maka Indonesia telah sejak awal (melalui Deplu) melakukan sejumlah kegiatan aktif melalui jalur diplomatik beberapa bulan menjelang berlangsungnya Kongres UPU untuk memperoleh dukungan sebanyak mungkin dari sejumlah negara untuk memberikan komitmennya bagi pencalonan kembali Indonesia di CA dan POC. Upaya penggalangan dukungan ini akan terus berlanjut hingga saat tanggal pemilihan, yaitu tanggal 6 Agustus 2008, yang secara bergiliran dilakukan oleh pimpinan dan seluruh anggota Delri yang secara estafet menghadiri Kongres UPU ini dengan sepenuhnya didukung oleh Duta Besar I Gusti Agung Wesaka Puja dan para diplomat Indonesia dari PTRI (Perwakilan Tetap Republik Indonesia) di Geneva, yang sejauh ini telah menghasilkan dua Menteri Luar Negeri RI, yaitu Ali Alatas dan Hassan Wirajuda.

Dalam sejarahnya, UPU pertama kali dibentuk berdasarkan Traktat Bern pada tahun 1874 dan menjadi salah satu Badan Khusus PBB pada tahun 1948, dimana berdasarkan Konstitusi UPU yang disahkan pada Kongres UPU tahun 1964 di Wina disebutkan tujuannya antra lain yaitu: "melindungi organisasi dan mengembangkan jasa pelayanan pos dan mempromosikan pembangunan bersama dalam mengupayakan, sejauh mungkin, bantuan teknis bagi permasalahan pos yang dialami oleh negara-negara anggota." Tujuan keberadaan UPU tersebut searah dengan prinsip-prinsip dasar Pembukaan UUD 1945, UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos dan UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yaitu bahwasanya keberadaan penyelenggaraan pos dimaksudkan dalam rangka mendukung pembangunan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan negara dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin ke seluruh wilayah Indonesia dan dalam hubungan antar bangsa berdasarkan politiik luar negeri Indonesia yang ditujukan untuk lebih meningkatkan kerja-sama internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan dan meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri.

Sebagai bentuk partisipasi aktif Delri di dalam Kongres UPU ini, Indonesia sejak 12 Pebruari 2008 telah mengajukan 4 proposal untuk dibahas di dalam Kongres UPU, yaitu:

1. Proposal 1: mengajujkan penambahan paragraf pada artikel RL 140 " International Business Reply Servise (IBRS) " padaLetter Post Regulations. Pada paragraf tersebut Indonesia meminta agar " administrations authorizing their customers to use IBRS service are obliged to notify their authorizations along with the specimen of the IBRS concerned to other administrations where the respondents of their customers are residing ".
2. Proposal 2: mengajukan penambahan paragraf pada artikel 22 " Non-liability of postal administrations " pada theConvention . Paragraf tersebut menyebutkan, bahwa " transit and destination of postal administrations shall accept no liability when the loss, theft or damage of postal items occurred prior to their handling over to them".
3. Proposal 3: mengajukan penambahan paragraf pada artikel protokol VIII "prohibition (letter post)" pada the Convention, Final Protocol. Pada paragraf tersebut Indonesia menegaskan bahwa " the Postal Administration of Indonesia does not accept registered and issured items containing coins, bank notes, cheques, postage stamps or foreign currency and or any kind of payable notes to bearer for delivery in Indonesia and shall accept no liability in cases of loss of or damage to such items ".
4. Proposal 4: mengajukan perubahan pada artikel RC 142 " parcels containing items whose early deterioration or decay is to be feared " pada Parcel Post Regulations . Pada paragraf tersebut Indonesia meminta untuk menghapus kalimat yang mengijinkan untuk menjual kiriman paket yang dapat membusuk dengan cepat dan menggantinya dengan kalimat " shall be separated from other parcels in order to avoid deteriorating other parcels ".

Mengingat kehadiran Menteri Kominfo Mohammad Nuh saat bersamaan waktunya dengan kehadiran Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu (yang juga sedang berada di Geneva untuk menghadiri perundingan WTO), maka kedua Menteri tersebut telah mengadakan pertemuan pada tanggal 24 Juli 2008 (malam hari) di Kantor PTRI Geneva dengan hampir sebagian besar masyarakat Indonesia yang tinggal di Geneva dan sekitarnya. Pertemuan tersebut cukup penting dan stategis, karena selain memungkinkan kedua Menteri untuk menyampaikan penjelasan tentang berbagai kebijakan pemerintah yang strategis yang perlu segera diketahui oleh publik, juga memungkinkan kedua Menteri tersebut untuk berinteraksi dengan para hadirin untuk membahas berbagai permasalahan aktual. Pada intinya kedua Menteri tersebut berusaha meyakinkan para undangan, bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk seoptimal mungkin menyelesaikan berbagai masalah nasional dan internasional dan untuk itu dukungan dan pemahaman yang konstruktif dan positif dari seluruh masyarakat akan tetap terus diharapkan.

Kepala Bagian Umum dan Humas,

Gatot S. Dewa Broto

HP: 0811898504

Email: gatot_b@postel.go.id

Tel: 021.3860766

Fax: 021.3844036