Listrik dan Internet Bersama: Pemerintah Percepat Pemerataan Infrastruktur hingga Desa Terpencil

Jakarta (Infrastruktur Digital) — Pemerintah terus mendorong pemerataan akses listrik dan internet hingga ke desa-desa terpencil di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan telekomunikasi agar kedua layanan dasar ini dapat hadir secara bersamaan di wilayah yang masih belum terlayani.

Kolaborasi ini dibahas dalam rapat koordinasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital dan yang diwakili oleh Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital, Mulyadi dan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Andriah Feby Misna. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyepakati pentingnya menyelaraskan pembangunan jaringan listrik dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

“Saat ini, masih terdapat lebih dari 3.000 desa yang berada dalam kondisi blankspot atau memiliki kualitas sinyal lemah. Desa-desa tersebut membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur telekomunikasi agar masyarakat dapat menikmati akses komunikasi dan internet yang lebih baik” ucap Mulyadi, Kamis (27/8/2026).

Ketersediaan listrik PLN menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan jaringan telekomunikasi. Dengan adanya pasokan listrik yang memadai, pembangunan dan pengoperasian infrastruktur digital seperti Base Transceiver Station (BTS) dapat dilakukan secara lebih efisien dan andal.

Selain itu, masih terdapat sejumlah BTS yang telah dibangun oleh penyelenggara jaringan seluler maupun BAKTI Komdigi yang belum terhubung dengan jaringan listrik PLN. BTS-BTS tersebut masih mengandalkan sumber energi alternatif, seperti panel surya dan genset.

“Penggunaan sumber energi tersebut membutuhkan biaya investasi dan operasional yang relatif lebih tinggi serta memiliki tingkat keandalan yang berbeda dibandingkan pasokan listrik PLN” jelas Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital.

Karena itu, pemerintah mendorong agar pembangunan jaringan listrik dan telekomunikasi direncanakan secara terpadu. Program Listrik Desa (Lisdes) diharapkan dapat diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur digital, khususnya di wilayah yang masih mengalami blankspot dan kualitas sinyal lemah.

Sinergi tersebut juga diarahkan untuk mendukung target pembangunan infrastruktur digital dalam RPJMN 2025–2029 serta penyediaan layanan telekomunikasi dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Sebagai bagian dari proses sinkronisasi, Komdigi menyampaikan sejumlah data kepada Kementerian ESDM untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan listrik desa. Data tersebut mencakup lokasi desa blankspot dan wilayah dengan sinyal lemah, lokasi PHTC, BTS BAKTI Komdigi yang belum terhubung listrik PLN, serta BTS milik penyelenggara jaringan seluler yang juga belum mendapatkan pasokan listrik PLN.

“Dengan langkah ini, pemerintah berharap pembangunan listrik dan internet tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Ketika listrik tersedia dan jaringan telekomunikasi dapat dibangun secara bersamaan, masyarakat di pelosok negeri akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan akses informasi, pendidikan, layanan publik, dan berbagai manfaat ekonomi digital” harapnya.

Koordinasi yang bertempat di Ruang Rapat Samaun Samadikun Gedung Ditjen Ketanagalistrikan dan Teknologi Jakarta turut dihadiri oleh Pejabat dan Staf terkait dari Komdigi dan Kementerian ESDM, serta perwakilan dari PT PLN (Persero) yang diwakili oleh EVP Pengembangan Listrik Desa, dan EVP Legal Aset Properti dan Perizinan Terintegrasi.

 

Sumber/ Foto: Humas Infrastruktur Digital/ Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital.