Jakarta (Infrastruktur Digital) – Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan limbah elektronik (e-waste) seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Indonesia sendiri menghasilkan sekitar 1,9 juta ton limbah elektronik setiap tahun, menjadikannya salah satu penghasil e-waste terbesar di Asia Tenggara setelah Tiongkok, India, dan Jepang. Untuk mengatasi permasalahan ini, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menggandeng International Telecommunication Union (ITU) serta Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) Inggris dalam sebuah konsultasi strategis mengenai Extended Producer Responsibility (EPR). Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif dalam pengelolaan e-waste di Indonesia.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kishore Yerraballa (ITU Area Representative for South-East Asia and Other Member States in the Pacific), Taljit Bhogal (Digital Development Lead British Embassy Jakarta FCDO), Wayan Toni Supriyanto (Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital), serta Sharon Thangudarai (United Nations Office for Project Services/UNOPS).

Dalam pelatihan ini, para ahli membahas berbagai pendekatan untuk memperkuat regulasi terkait EPR. Salah satu langkah yang disoroti adalah bagaimana produsen dapat bertanggung jawab penuh atas siklus hidup produknya, mulai dari desain hingga daur ulang, guna mengurangi dampak lingkungan dari limbah elektronik. Seperti yang disampaikan Dirjen Infrastruktur Digital, Wayan Toni Supriyanto, "salah satu solusi paling efektif dalam mengatasi permasalahan e-waste adalah penerapan kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR), yang memastikan produsen bertanggung jawab atas siklus hidup produknya, dari desain hingga daur ulang." ujarnya, (18/2/2025).