Hasil Sidang Kabinet Terbatas Bidang Kesejahteraan Rakyat Pada Tanggal 25 Maret 2010

Siaran Pers 37/PIH/KOMINFO/3/2010

(Jakarta, 25 Maret 2010). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 Maret 2010 telah memimpin Sidang Kabinet Terbatas bidang Kesejahteraan Rakyat di Kantor Kepresidenan. Rapat terbatas tersebut di antaranya dihadiri oleh para menteri terkait dengan bidang kesejahteraan rakyat. Menteri Kominfo Tifatul Sembiring memberikan penjelasan tentang hasil-hasil Sidang Kabinet tersebut, bahwa kondisi stabilitas politik sangat baik, aman dan terkendali. Di samping itu, dikatakannya, bahwa seluruh gonjang ganjing politik dalam negeri tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, bahkan cenderung membaik. Di beberapa sektor telah menunjukkan indikasi positif, seperti misalnya menguatnya nilai tukar rupiah, yang berdampak pada membaiknya neraca perdagangan, besaran subsidi dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut Menteri Kominfo, bahwasanya media-media internasional tidak terlalu mengulas sejumlah masalah politik dalam negeri Indonesia , karena dianggapnya itu sepenuhnya domain persoalan politik lokal.

Lebih lanjut Menteri Kominfo mengatakan sesuai arahan Presiden, bahwa pemerintah akan fokus melakukan evaluasi dan peningkatan kegiatan terhadap program-program yang pro-rakyat, melakukan upaya yang mengarah pada pencapaian MDGs dan juga upaya bagi peningkatan keadilan masyarakat. Untuk itu suatu rapat kerja gabungan akan kembali diadakan pada minggu kedua bulan April 2010, yang diharapkan akan dihadiri pula pula oleh para menteri, para gubernur dan beberapa pejabat lain yang terkait. Menurut Menteri Kominfo, rapat kerja tersebut bertujuan untuk melakukan sinergi, koordinasi dan sinkronisasi seluruh program nasional antara pusat dan daerah. Sebelum rapat kerja tersebut, akan disusun suatu road map bagi tujuan pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7% di tahun 2014, yang juga melibatkan para pelaku dunia usaha dari KADIN dan seluruh stakeholder, dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan, dukungan dan kepemilikan stakeholder. Seluruh rangkaian hasil rapat tersebut intinya adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang mengarah pada realisasi kesejahteraan rakyat. Sebagai gambaran feed back dari hasil rapat kerja di Cipanas beberapa waktu yang lalu, indikasinya cukup positif menurut Menteri Kominfo, karena para Gubernur merasa turut diajak dan dilibatkan oleh pemerintah pusat dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional.

Menteri Kominfo juga mengungkapkan, bahwasanya sepanjang tahun 2010 ini terdapat 155 mata program, dimana 66 di antaranya merupakan paket program jangka pendek yang pro rakyat. "Presiden Republik Indonesia mengingatkan bagi kepentingan efisiensi dan optimalisasi program agar tidak sampai tumpang tindih satu sama lain. Untuk itu dibutuhkan kesamaan langkah dan persepsi antara pusat dan daerah yang dapat efektif dalam mencapai sasaran program pembangunan," kata Menteri Kominfo. Hal lain yang juga diingatkan oleh Presiden Republik Indonesia adalah agar APBN dan APBD dapat dimanfaatkan dengan baik dan bahkan setiap rupiah pun harus benar-bernar sampai pada sasaran yang dituju, sehingga tidak menguap demikian saja dan sama sekali dihindari kemungkinan masuk pada kantong pribadi serta tidak sah. Sedangkan yang terkait dengan kegiatan Pilkada yang akan mulai berlangsung pada bulan Mei 2010, menurut Menteri Kominfo, Presiden mengingatkan, bahwa siapapun yang terpilih dalam Pilkada diharapkan tetap akan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang sama, sehingga tujuan sinkronisasi dan sinergi antara program pusat dan daerah dapat tetap tercapai. Hanya saja diingatkan pula, bahwa para calon Kepala Daerah yang turut serta dalam Pilkada untuk tidak menggunakan APBD dalam kegiatan kampanyenya, karena dikhawatirkan akan menimbulkan pemborosan dan tidak sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah diprogramkan.

Menteri Kominfo mengungkapkan juga tentang evaluasi terhadap alokasi anggaran untuk program-program yang pro rakyat, seperti misalnya program pengentasan kemiskinan dimana untuk tahun 2005 telah teralokasikan sebesar Rp 23 trilyun, dan meningkat pada tahun 2009 sebesar Rp 71 trilyun. Untuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah sebesar Rp 4,8 trilyun pada tahun 2005 dan meningkat menjadi Rp 19 trilyun pada tahun 2009. Dan terakhir untuk program kesehatan masyarakat yang disalurkan melalui layanan Puskesmas, layanan pengobatan gratis dan layanan di rumah sakit klas tiga telah teralokasikan sebesar Rp 1,5 trilyun pada tahun 2005 (yang menjangkau 60 juta jiwa) dan Rp 3,6 trilyun pada tahun 2009 (yang menjangkau 76,4 juta jiwa warga masyarakat).

-------------

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id , Tel/Fax: 021.3504024).