Hasil Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio di Batam Yang Telah Mengakibatkan Upaya Penyitaan dan Penyegelan Perangkat Sejumlah Institusi Pengguna Frekuensi Radio Yang Tidak Mengindahkan Surat Peringatan Sebelumnya Dari Kementerian Kominfo

26 / 03 / 2010

Siaran Pers No. 38/PIH/KOMINFO/3/2010

(Jakarta, 26 Maret 2010). Beberapa hari terakhir ini telah muncul sejumlah pemberitaan yang terkait dengan kegiatan penertiban penggunaan frekuensi radio di Batam yang dilakukan oleh Balai Monitoring Frekuensi Radio di Batam. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis) Ditjen Postel Ã¢â‚¬â€œ Kementerian Kominfo yang tersebar di seluruh Indonesia dengan mengacu pada UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No. 52 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya ketentuan kewajiban untuk memiliki izin penggunaan frekuensi radio setiap pengguna frekuensi radio, dan izin tersebut dikenal dengan istilah bakunya Izin Stasiun Radio (ISR). UPT Ditjen Postel ini yang di antaranya berupa Balai Monitoring dan Loka Monitoring Frekuensi Radio ini sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pengawasan secara rutin dan apabila ditemukenali terdapat penggunaan frekuensi radio yang tidak memiliki ISR akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Khusus untuk Balai Monitoring Frekuensi Radio di Batam ini memang menjadwalkan pelaksanaan proses penegakan hukum mulai tanggal 24 Ã¢â‚¬â€œ 26 Maret 2010, yang ditujukan kepada para penyelenggara lembaga penyiaran yang tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan ISR serta pengguna frekuensi komunikasi radio lainnya yang tidak memiliki ISR setelah sebelumnya didahului dengan proses tindakan preventif dalam bentuk pemberian surat peringatan secara berulang. Dalam kenyataan, beberapa di antaranya tidak diindakahkan, sehingga terpaksa diambil tindakan tegas. Kegiatan penertiban di Batam ini sebelumnya didahului dengan rapat koordinasi antara Balmon Spekfrekrad Kelas II Batam, KPID Kepulauan Riau, Poltabes Barelang, Korwas PPNS Polda Kepri dan Denpom TNI. Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati yang menjadi target operasi untuk menertibkan lembaga penyiaran radio / televisi dan pengguna frekuensikomunikasi radio yang tidak memilki ISR atau belum melakukan proses perizinan melalui KPID Kepulauan Riau. Adapun yang terjaring pada proses penegakan hukum pada tanggal 24 dan 25 Maret 2010 sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	Radio Baitul Rahman Batam	Perangakat disita
2.	PT. Radio Suara Harapan Semesta / Era Baru	Perangakat disita
3.	PT. Adhikarya	Perangakat disita
4.	PT. PGN	Perangakat disita
5.	PT. Transportasi Gas Negara	Perangakat disita
6.	PT. Mitra Energi Batam	Perangakat disita
7.	PT. PLN Batam	Perangakat disita
8.	PT. Agkeko	Perangakat disita
9.	PT. Semen Bosowa Batam	Perangakat disita
10.	PT. Anggrek Hitam	Perangakat disita
11.	PT. Batamex	Perangakat disita
12.	PT. Maritim Mandiri Industri IND	Perangakat disita
13.	PT. Rotary Eng IND	Perangakat disita
14.	PT. Sintai Industri Spyard	Perangakat disita
15.	RRI Kota Batam	Perangakat disegel
16.	PT. Metro TV Batam	Perangakat disegel

Untuk diketahui, bahwa penertiban frekuensi radio merupakan kegiatan rutin sesuai tugas dan tanggung-jawabnya dilakukan oleh seluruh Balai Monitoring dan Loka Monitoring Frekuensi Radio setiap tahun, yang harus dilakukan secara obyektif (tanpa preferensi atau target operasi tertentu yang dipilih-pilih), terbuka, prosedural (didahului dengan beberapa kali peringatan sebelumnya) dan tetap berlandaskan peraturan yang berlaku. Untuk menunjukkan, bahwa tugas penertiban itu adalah hal yang rutin dan dilakukan dimana saja, maka salah satu contoh konkretnya adalah yang pernah dilakukan oleh Balai Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Postel di Denpasar pada tanggal 29 Oktober 2007 yang telah menyampaikan laporan kepada Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar berupa kutipan putusan pidana dari Pengadilan Negeri Denpasar. Putusan tersebut telah dibacakan pada tanggal 1 Oktober 2007 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh Martin Bidara SH. Tindak pidana yang telah diputus itu adalah yang telah dilakukan oleh Ketut Suparsa (yang beralamat di Lingkungan Bualu Benoa atau Kompleks Kuta Square Blok C-18, Jl. Bakung Sari No. 1, Kuta Ã¢â‚¬â€œ Badung) selaku Direktur Utama OT Inti Kambodiana. Putusannya secara lengkap adalah sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Ketut Suparsa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telekomunikasi".
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 6 bulan dan denda Rp 4.000.000,- dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan kurungan.
Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun.
Menetapkan barang bukti berupa 1 unit perangkat Trango Broadband Wireless model P.58 JAS No. Seri: 05040092 beserta kabelnya dan 1 buah POE plus adaptor dirampas untuk dimusnahkan.
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut hanya merupakan salah satu dari sejumlah penyidikan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam tindak pidana pelanggaran bidang telekomunikasi. Sejumlah penyidikan lain secara lengkap yang saat itu pernah berlangsung adalah sebagai berikut :

No.	Nama Tersangka dan Alamat	Tempat Kejadian	Barang Bukti (Merk dan Type)	Uraian Kasus	Pasal Yang Dilanggar	Proses Penyidikan	Keterangan
1.	I Nyoman Sayang Sugiarta, Dsn. Munduk Anggrek, Yeh Embang, Mendoyo, Jembra-na.	PT. HARDY"S RETAILINDO, Jl. Raya Sesetan, Denpasar	ICOM	IC-2100	Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin	Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) UU Telekomunikasi	Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan (SP3)	Penyidikan dihentikan ber-dasarkan : - Hasil Rapat Gelar Perkara. - Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan - Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan
2.	Drs. Suryadi, Apt, Jl. Swakarya Baru 4A, Denpasar.	PT. KIMIA FARMA, Jl. Imam Bonjol, Denpasart	ALINCO	DR-135T	Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tdk sesuai dg peruntukan	Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (2) UU Telekomunikasi	Putusan Pengadilan Negeri Denpasar	- Hukuman Percobaan selama 6 bulan. - Denda sebesar Rp 100.000,- - Barang Bukti dikembalikan.
3.	Drh. Dewa Made Kuca Kocala, Jl. Bypass Kediri, Tabanan.	PT. SETIA TANI, Jl. Bypass Kediri, Tabanan.	ALINCO	DR-135MKH	Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin	Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) UU Telekomunikasi	P-18, P-19	Melengkapi petunjuk Jaksa Peneliti.
4.	I Ketut Gd Tangkas Sudiantara, Dsn. Yeh Buah, Ds. Yeh Embang Kec. Mendoyo, Kab. Jambuana	RATIH CEL, Ds Yeh Embang Kec. Mendoyo, Kab. Jambuana	ICOM	IC-02N	Penggunaan Spek-trum Frekuensi Radio tdk sesuai dg peruntukan	Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (2) UU Telekomunikasi	- Pemeriksaan Saksi & TSK - Penetpan Izin Sita	-
5.	Srikandi, Dsn. Sambiong, Ds. Yeh Sumbul, Kec. Mentoyo, Jembrana	INDRA PHONE, Ds. Pekutatan, Jembarana	ICOM	IC-02N	Penggunaan Spek-trum Frekuensi Radio tanpa Izin	Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) UU Telekomunikasi	- Pemeriksaan Saksi & TSK - Penetpan Izin Sita	-
6.	Andhy Sabli Tagijara, Ds. Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng	PT. SANO KOMUNIKASI, Ds. Lovina, Kaliasem, Buleleng	ICOM	IC-2000H	Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin	Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) UU Telekomunikasi	- Pemeriksaan Saksi & TSK - Penetpan Izin Sita	-
7.	I Made Putra Duana, Dsn. Pasar, Pekutatan, Jembrana	MY CELL, Ds. Pekutatan, Jembrana	ICOM	IC-2000	Penggunaan Spek-trum Frekuensi Radio tdk sesuai dg peruntukan	Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (2) UU Telekomunikasi	- Pemeriksaan Saksi & TSK - Penetpan Izin Sita	-
8.	Budi Sulistiono, Jl. Diponegoro III No.15 Amlapura	GARUDA CELLULAR, Jl. Jend. Sudirman, Karangasem	ICOM	IC-228H	Pengguna an Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin	Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) UU Telekomunikasi	- Pemeriksaan Saksi & TSK - Penetpan Izin Sita	-
9.	I Gusti Suardana, SE, Ling/Br. Gede, Suabagan, Karangasem	UD. TOYA KARANGASEM, Jl. Jend. Sudirman, Karangasem	ICOM	IC-2100H	Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin	Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) UU Telekomunikasi	- Pemeriksaan Saksi & TSK - Penetpan Izin Sita	-
10.	I Ketut Mudi, Br. Delod Pempatan, Lukluk, Kec. Mengawi, Kab. Bandung	HOTEL ALILA/CHEDI, Ds. Ubud Gianyar	MOTO-ROLA	GP-3 08	Penggunaan Spek-trum Frekuensi Radio tanpa Izin	Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) UU Telekomunikasi	- Pemeriksaan Saksi & TSK - Penetpan Izin Sita	-
11.	Ketut Suparsa, Link. Bualu, Kuta, Badung	PT. INTI KAMBODIANA, Komplek Pertokoan Udayana, Jl. PB. Sudirman Blok 6A Denpa sar	TRANGO BROAD-BAND WIRELESS	PSB JAS MU REV B	Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin	Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) UU Telekomunikasi	Putusan Pengadilan Negeri Denpasar	- Hukuman percobaan selama 1 tahun - Pidana penjara selama 6 bulan & denda Rp. 400.000.000 dg ketentuan apabila uang denda tsb tdk dibayar harus diganti dg pidana kurungan selama 2 bulan - Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Balai Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Postel di Denpasar yang pada akhirnya berujung dengan dilakukannya pemrosesan secara hukum di lembaga peradilan dan kemudian berdampak bagi keluarnya putusan pengadilan tersebut hanya merupakan salah satu contoh konkret dari sekian banyak upaya hukum yang ditempuh oleh Kantor Balai dan Loka Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Postel yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada memang yang semula cukup hanya diperingatkan, dan kemudian tidak diproses karena unsur pelanggaran yang dikenakan tidak lagi terbukti. Serta ada lagi yang diperingatkan hingga tiga kali, dan kemudian dilakukan pencabutan izinnya. Semuanya itu tergantung kasus per kasus dan tingkat pelanggaraan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pula secara random yang bisa dipublikasikan dari Kantor Balai Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Postel di Manado, yang melaporkan, bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2007 Pengadilan Negeri Manado telah memutuskan Novri Lantang, yang beralamat di Melalayang II Lingkungan III Manado, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggunaan frekuensi radio, namun pidana penjara ini tidak perlu dijalani dengan masa percobaan 8 bulan dan dikenai denda sebesar Rp 500.000 atau subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan yang dirampas berupa 1 unit HT merk Icom IC.02 N dan Boster. Putusan serupa juga telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bandung yang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Juli 2007 terhadap Zulyanto karena tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin dan dikenai hukuman percobaan selama 1 tahun.

Selain yang dilaporkan dari Denpasar, secara random yang dilaporkan daftar inventarisasi kasus yang ada di Balai Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Postel di Manado dan juga Bandung adalah sebagai berikut:

Ã¢â‚¬Â¢ Manado

No.	Nama	Alamat	Jenis Pelanggaran	Pasal Dilanggar	Permasalahan
1.	Lendi Mawey	Amongena II Kec. Langoan	Penggunaan frekuensi radio tanpa izin dan mengganggu frekuensi penerbangan.	Ps. 32, 33 dan 38 UU Telekomunikasi	Menunggu hasil pemeriksaan dari Jaksa Penuntut Umum.
2.	Boyke Parapat	Jl. Sam Ratulangi, Manado	Penggunaan frekuensi radio tanpa izin.	Ps. 32 dan 33 ayat 1 UU Telekomunikasi	Menunggu hasil pemeriksaan dari Jaksa Penuntut Umum.
3.	Evi Tumbol	Jl. Harapan Winangun, Manado	Penggunaan frekuensi radio tanpa izin.	Ps. 33 ayat 1 UU Telekomunikasi	Menunggu hasil pemeriksaan dari Jaksa Penuntut Umum.
4.	Herman Darma	Girian, Bitung	Penggunaan frekuensi radio tanpa izin.	Ps. 33 ayat 1 UU Telekomunikasi	Tersangka tidak berada di tempat.
5.	Ibrahim Lakoro	Kema, Minahasa Utara	Penggunaan frekuensi radio tanpa izin.	Ps. 33 ayat 1 UU Telekomunikasi	Yang bersangkutan telah memiliki izin SROP dan KRAP.
6.	Rukmini Bessi	Girian Bawah, Bitung	Penggunaan frekuensi radio tanpa izin.	Ps. 33 ayat 1 UU Telekomunikasi	Tidak berkeinginan untuk menggunakan perangkat tersebut.
7.	Laana Lane	Girian, Bitung	Penggunaan frekuensi radio tanpa izin.	Ps. 33 ayat 1 UU Telekomunikasi	Pengaruh beralihnya penggunaan Komrad Ke Seluler.

Ã¢â‚¬Â¢ Bandung

No.	Nama	Alamat	Jenis Pelanggaran	Pasal Dilanggar	Permasalahan
1.	Genly Perysa	Radio On Fire FM, Jl. Guntur Raya Blok B-1 No. 15 Bekasi	Penggunaan frekuensi radio 97.700 MHz tanpa izin.	Pasal 33 ayat 1 dan 2, jo. Pasal 53 ayat 1 UU Telekomunikasi	P21 sudah keluar, jaksa yang menangani sudah pindah, sehingga penyerahan barang bukti dan tersangka terhambat. Harus dikoordinasikan dengan jaksa yang baru.
2.	Karyadi	Radio Suara FM, Jl. Pulau Sawu 3, No. 418 Bekasi.	Penggunaan frekuensi radio 104.800 MHz tanpa izin.	Pasal 33 ayat 1 dan 2, jo. Pasal 53 ayat 1 UU Telekomunikasi	Tersangka meninggal dunia. Penyidikan dihentikan.
3.	Natakusuma	Radio Madona FM, Jl. Pulau Ternate 3 No. 62 Bekasi.	Penggunaan frekuensi radio 93.700 MHz tanpa izin.	Pasal 33 ayat 1 dan 2, jo. Pasal 53 ayat 1 UU Telekomunikasi	Laporan hasil cearance frekuensi radio dari Balai Pengawasan Frekuensi Radio Dishub Jabar. Sehingga perlu dilakukan pembinaan.
4.	X	PT Infokom Bina Ardinusa, Jl. Juanda 3774 B andung.	Penggunaan frekuensi radio 2.412 GHz Ã¢â‚¬â€œ 2.470 GHz dan 5.295 GHz Ã¢â‚¬â€œ 6.425 GHz tanpa izin. Tidak memiliki izin penyelenggaraan, izin labuh dan ISR.	Pasal 33 ayat 1 dan 2, jo. Pasal 53 ayat 1 UU Telekomunikasi	Pada mulamya seseorang yang dalam kapasitasnya sebagai komisaris tidak dapat dijadikan tersangka dalam gelar perkara yang dilakukan oleh Ditjen Postel, Polda dan Kejaksaan Agung. Sebagai alternatifnya, karena keberadaan Direktur Utamanya (Tuan X) tidak diketahui, perlu diumumkan di media sebagai DPO melalui Penyidik Polda Jabar.
5.	Shohib Zulyanto	Radio Pesona FM, Jl. Panyandap No. 62 Ds Sukamanah, Kec, Majalaya., Bandung.	Penggunaan frekuensi radio 99.000 MHz tanpa izin.	Pasal 33 ayat 1 dan 2, jo. Pasal 53 ayat 1 UU Telekomunikasi	- Hukuman percobaan selama 1 (satu) tahun - Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan rekapitilasi sejumlah keputusan pengadilan dalam tindak pidana kejahatan telekomunikasi yang ada di beberapa daerah dan diproses oleh Kantor Balai dan Loka Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Postel di beberapa daerah di seluruh Indonesia untuk data beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Kantor Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Postel	Nama dan Alamat Tersangka	Pasal Yang Dilanggar	Keputusan Pengadilan
1.	Jayapura	Ã¢â‚¬Â¢ Victor Manengkey, Radio Best Modulation FM, Jl. Kangguru No.20 Dok V, Jayapura.	Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 47 UU No. 36/99, tentang Telekomunikasi.	Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan denda masa percobaan 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah). Barang Bukti dikembalikan No. 110/Pid.B/2006/PN.JPR tanggal 15 Juni 2006.
		Ã¢â‚¬Â¢ Christian M, Kondobua, Radio VOP FM, Jl. Peistirahatan Gubernur Skyline, Jayapura.	Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 47 UU No. 36/99, tentang Telekomunikasi.	Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan denda masa percobaan 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah). Barang Bukti dikembalikan No. 120/Pid.B/2006/PN.JPR tanggal 15 Juni 2006.
		Ã¢â‚¬Â¢ Simron Tangkepayung alias Ruben Radio Move FM , Jl.Percetakan Negara No. 5 A Jayapura.	Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 UU No. 36/99, tentang Telekomunikasi	Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan denda masa percobaan 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) Barang Bukti dikembalikan No. 133/Pid.B/2006/PN.JPR tanggal 15 Juni 2006
		Ã¢â‚¬Â¢ Anastasia Jovanka Baikole Radio Cycloop FM Jl.Pekuburan Umum No.807 Sentani Jayapura	Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 UU No. 36/99, tentang Telekomunikasi	Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan denda masa percobaan 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah). Barang Bukti dikembalikan No. 134/Pid.B/2006/PN.JPR tanggal 15 Juni 2006
		Ã¢â‚¬Â¢ Ngatidjan, SE, Radio ABC FM, Jl.Radio Dalam Kotaraja Jayapura	Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 47 UU No. 36/99, tentang Telekomunikasi	Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan denda masa percobaan 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah). Barang Bukti dikembalikan No. 169/Pid.B/2006/PN.JPR tanggal 8 Agustus 2006
		Ã¢â‚¬Â¢ Imam Suprapto, PT. Salam Pasifik Indonesia Lines Cabang Sorong, Jl. A. Yani Blok B No. 5 Komplek Ruko Kuda Laut, Sorong	Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 UU No. 36/99, tentang Telekomunikasi	Putusan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan Barang Bukti dirampas untuk negara. No. 14/Pid.B/2007/PN.SRG tanggal 2 April 2007
		Ã¢â‚¬Â¢ Sonya Lestuni, Radio Detla FM, Jl. F. Kalasuat KPR Exim Lrg. 10 No. 11, Sorong	Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 UU No. 36/99, tentang Telekomunikasi.	Putusan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun. Barang Bukti dirampas untuk negara No. 65 /Pid.B/2006/PN.SRG tanggal 18 Juni 2007
		Ã¢â‚¬Â¢ Romli Fonataba, Radio See The Rap FM, Jl. Bolmalit Kampung Baru Sorong	Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 UU No. 36/99, tentang Telekomunikasi	Putusan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun Barang Bukti dirampas untuk negara No. 7/Pid.B/2007/PN.SRG tanggal 18 Juni 2007
2.	Denpasar	Ã¢â‚¬Â¢ Drs. Suryadi Apt, PT. Kimia Farma, Jl. Imam Bonjol Denpasar	Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 UU No. 36/99, tentang Telekomunikasi	Hukum Percobaan selama 6 (enam) bulan Denda Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Barang Bukti dikembalikan No.01/Pid.B/2007/PN.DPS tanggal 31Mei 2007
3.	Banjarmasin	Ã¢â‚¬Â¢ Hendra Hermawan bin Ali Tuhalus, Jl. A.Yani Kampung Pelapan Permai RT. 15 No. 166. Banjar	Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 UU No. 36/99, tentang Telekomunikasi	Hukuman Penjara selama 3 (tiga) bulan, namun terdakwa mengajukan banding No.308/Pid.B/2006/PN.Mtp tanggal 30 Januari 2006
4.	Pekanbaru	Ã¢â‚¬Â¢ Irwan, Pimpinan UD. Sinar Karya, Jl. Sudirman, No. 55, Pekanbaru	Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 UU No. 36/99, tentang Telekomunikasi	Hukuman denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan 2 (dua) bulan No. 824/Pid.B/2006/PN.PBR tanggal 18 Desember 2006
5.	Manado	Ã¢â‚¬Â¢ Novi Lantang Malalayang II Lingk.III Manado	Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 UU No. 36/99, tentang Telekomunikasi	Hukuman Percobaan selama 6 (enam) bulan, Denda Rp. 500.000 (lima ribu rupiah) subsidier, 3 bulan. Barang Bukti dirampas untuk negara. Biaya Rp. 1.000 (seribu rupiah). No. 200/PID.B/ 2007/PN.MDO 22-2-2007
6.	Surabaya	Ã¢â‚¬Â¢ Irawan Mashuri PT. Jawa Post Media TV, Surabaya , Jl. Ketintang Permai Blok. BD No. 20 RT.2//11 , Kel. Karah. Surabaya	Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 UU No. 36/99, tentang Telekomunikasi	Putusan Bebas, No. 464/PID.B/2003/PN.SBY 2-6-2003
7.	Jambi	Ã¢â‚¬Â¢ Lapin Suharj, PT. Radio Idola, Jl. Dewi Sartika II, Rimbo Bujang Tebo	Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 UU No. 36 /99, tentang Telekomunikasi	Putusan hukuman 1 (satu) bulan penjara dengan denda Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Subsider 1 bulan, No. 214/PID.B/2007/PN.Mab, 20-2-2007
8.	Bandung	Ã¢â‚¬Â¢ Agus Hartono PT. Radio Nuansa Cirebon Puri Pilangsari Kav. RT. 03/05. Kel Pilangsari, Kec. Cirebon Barat	Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 UU No. 36 /99, tentang Telekomunikasi	Putusan hukuman 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari Dengan denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Biaya perkara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) Barang bukti dikembalikan . No. 76/PID.B/2003/PN.Cn 16-9-2003
		Ã¢â‚¬Â¢ Agus Hermanto, PT. Radio Nuansa Cirebon Jl. Cimanuk barat No 15 H Rt. 18/6 Kel. Sindang, Kec. Sindang Indramayu	Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 UU No. 36 /99, tentang Telekomunikasi	Putusan hukuman 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari. Dengan denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Biaya perkara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) Barang bukti dikembalikan . No. 76/PID.B/2003/PN.Cn. 16-9-2003
9.	Banda Aceh	Ã¢â‚¬Â¢ Azhar Taruna bin Zulkifli, PT. Ganda Cendana Andalas, Jl. Panglima Polem No. 15, Kp. Laksana Kota Banda Aceh	Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 UU No. 36 /99, tentang Telekomunikasi	Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan denda masa percobaan 5 (lima) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Barang Bukti dirampas untuk negara Biaya perkara Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). No. 71/PID.B/2007/PN.BNA 11-4-2007
10.	Palembang	Ã¢â‚¬Â¢ Heru Santoso bin Hasyim, PT. PAMA Persada Nusantara Tg. Enim, Jl. Dusun Morongan RT.12/5 Desa Polorain Kec. Kauman, Tulungagung Jawa Timur; atau Mess. PAMA Persada Nusantara Distrik Adano Tabalong Kalsel	Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 UU No. 36 /99, tentang Telekomunikasi	Membayar denda Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Biaya perkara Rp. 1.000 (seribu rupiah) Barang bukti dikembalikan No. 419/PID.B/2006/PN.ME 26-6-2006
11.	Palu	Ã¢â‚¬Â¢ I. Gede Arimbawa, Kepala Kantor Perwakilan PT. Astra Argo Lestari Tbk., Jl. Tanggul No. 40 Palu	Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 UU No. 36 /99, tentang Telekomunikasi	Pidana Penjara 4 (empat) bulan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan; Biaya Rp. 1.000 (seribu rupiah) No. 105/PID.B/2007/PN.Palu 16-4-2007
		Ã¢â‚¬Â¢ Muh. Saifun alias Ipun Pimpinan Radio Jamaika FM, Jl. Cendrawasi No 34 Palu	Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 UU No. 36 /99, tentang Telekomunikasi	Pidana Penjara 4 (empat) bulan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan . Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan; Biaya Rp. 1.000 (seribu rupiah) No. 370/PID.B/2007/PN.Palu 29-3-2007
12.	Bengkulu	Ã¢â‚¬Â¢ Yun Sutrisman, Kepala BRI unit Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Bengkulu	Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 UU No. 36 /99, tentang Telekomunikasi	Pidana denda Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 5 (lima) bulan. Barang bukti perangkat komunikasi radio dirampas untuk negara. Bayar biaya perkara Rp.1.000 (seribu rupiah) No. 255/PID.B/2006/ PN.AM 12 Maret 2006
		Ã¢â‚¬Â¢ Wahono, Manager PT. Daria Dharma Pratama, Kec. Ipuh Selatan Kab. Mukomuko Bengkulu	Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 UU No. 36 /99, tentang Telekomunikasi	Pidana Penjara 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga bulan) kurungan . Barang Bukti perangkat komunikasi radio di kembalikan . No. 250/PID.B/2006/ PN.AM . 12 Maret 2006
		Ã¢â‚¬Â¢ Mulyadi, Manager PT. Projec Type loan-II Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko	Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 UU No. 36 /99, tentang Telekomunikasi	Putusan tidak dapat diterima No. 250/PID.B/2006/PN.AM 2 April 2007

Secara kebetulan pada saat itu Ditjen Postel masih sedang dalam tahap persiapan akhir menjelang digulirkannya rencana pelaksanaan penertiban terhadap penggunaan frekuensi radio secara nasional. Sampai saat itu rangkaian pertemuan dan intensifikasi persiapan penertiban terus masih berlangsung, yang melibatkan Ditjen Postel, Ditjen SKDI (Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi) dan KPI.

Siaran Pers ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat umum, bahwa Ditjen Postel Kementerian Kominfo tidak semata-mata sekedar "berkoar-koar" bermaksud mengadakan penertiban penggunaan frekuensi secara nasional dan sempat diragukan paling maksimal hanya berupa pemberian surat peringatan. Sesungguhnya yang terjadi tidak demikian, karena Ditjen Postel tetap sangatconcern dengan masalah carut marutnya kecenderungan penggunaan frekuensi radio. Itulah sebabnya kegiatan penertiban sebelum ini cukup intensif namun cenderung cukup hati-hati di antaranya karena adanya sejumlah Penda yang bersikukuh untuk menerbitkan izan penggunaan frekuensi radio dan penyiaran atas dasar Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, yang pada sisi lain adalah adanya peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Telekomunikasi yang mengharuskan penggunaan frekuensi radio adalah adanya izan dari Menteri. Itulah sebabnya ketika PP 25 Tahun 2000 tersebut direvisi, dan kemudian sejak tanggal 9 Juli 2007 lalu telah terbit Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Ditjen Postel memiki landasan hukum yang cukup kuat untuk melakukan penertiban penggunaan frekuensi radio.

Meskipun kewenangan hukum tersebut sudah sangat kuat, Ditjen Postel akan tetap bertindak hati-hati dan berdasarkan skala prioritas yang ada dalam melakukan penertiban. Selain itu, Ditjen Postel selalu berkoordinasi secara efektif dengan Ditjen SKDI dan KPI untukmeminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan. Serta yang paling penting adalah adanya sosialisasi yang berkelanjutan seperti yang saat ini dilakukan

-------

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id , Tel/Fax: 021.3504024).