Rapat Kerja Presiden Republik Indonesia Dengan Para Menteri, Para Gubernur, Sejumlah Pejabat Dan Para Pakar Terkait Serta Beberapa Pimpinan Media Massa

Siaran Pers No. 48/PIH/KOMINFO/4/2010

(Tampaksiring, 19 April 2010). Sekitar setengah jam lagi, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Tampaksiring - Bali akan membuka dan memimpin Rapat Kerja Presiden Republik Indonesia dengan Wakil Presiden, Para Menteri, Para Gubernur, Sejumlah Pejabat dan Para Pakar terkait serta beberapa Pimpinan Media Massa dari Seluruh Indonesia. Rapat tersebut akan dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, ketiga Menteri Koordinator, seluruh Menteri beserta Wakil Menteri, seluruh pejabat negara lainnya (Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, Kapolri, Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim, Utusan Khusus Presiden Untuk MDG"s, Utusak Khusus Presiden Untuk Pasifik Barat Daya dan Utusan Khusus Presiden Untuk Timur Tengah), seluruh Gubernur, seluruh Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Kepala BPS, Kepala BATAN, Kepala BKKBN, Kepala BAKOSURTANAL, Kepala BPPT, Kepala LIPI, Kepala BPN, Kepala BPOM, Kepala BMKG, Kepala LKPBJP, Kepala BNPB, Kepala BNP2TKI, Kepala BNN, Kepala Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha -Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Kepala Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Migas), dan seluruh Staf Khusus Presiden. Dalam rapat yang berlangsung tanggal 19 s/d. 21 April 2010 ini akan diundang pula untuk hadir adalah dari beberapa anggota pengurus KADIN, beberapa pengurus HIPMI, beberapa direksi BUMN, beberapa direksi Bank BUMN, beberapa pakar ekonomi, beberapa rektor perguruan tinggi negeri, beberapa pakar tehnologi dan sejumlah pimpinan media massa.

Menurut Menteri Kominfo Tifatul Sembiring: "Pola rapat kerja gabungan yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini hampir serupa dengan yang pernah berlangsung pada awal bulan Pebruari 2010 di di Istana Cipanas - Cianjur, namun lebih diperluas keikut sertaan para pemangku kepentingannya, dengan maksud untuk memperoleh hasil kebijakan yang lebih komprehensif". Menurut Tifatul Sembiring, rapat kerja yang persiapan dan pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut akan bertujuan mengoordinasikan, menyinergikan, dan menyinkronkan pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga hasil utama dari rapat kerja tersebut nantinya adalah suatu Instruksi Presiden, agar hasil raker dan rencana aksinya bisa sinkron dan bersinergi. Lebih lanjut, Menteri Kominfo mengharapkan agar rapat kerja tersebut berlangsung efektif dan efisien, dan sebagai bagian dari keterbukaannya, maka setiap hari direncanakan akan berlangsung 2 kali jumpa pers, dengan harapan agar masyarakat umum dapat mengetahui secara dini tentang dinamika pembahasan dan target yang ingin dicapai dari rapat kerja tersebut.

Seusai pembukaan dan Presiden, maka rapat kerja pada tanggal 19 April 2010 tersebut akan dilanjutkan dengan rapat pleno pembangunan ekonomi dan juga kemudian rapat pleno pembangunan berkeadilan. Adapun tema yang akan dibahas pada rapat pleno pembangunan ekonomi adalah mengenai konsep pembangunan ekonomi jangka menengah dan panjang serta berbagai isu-isu pokok termasuk peran tehnologi. Rapat pleno ini nantinya masih akan dibagi ke dalam 2 panel pembahasan. Panel 1 terkait dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, seimbang dan berkelanjutan, dan panel 2 terkait dengan peningkatan daya saing melalui inovasi tehnologi. Sedangkan rapat pleno pembangunan berkeadilan akan mengambil tema: evaluasi pelaksanaan pembangunan berkeadilan, disparitas pembangunan dan kelemahan-kelemahan pelaksanaan kebijakan.

Pada tanggal 20 April 2010, rapat kerja tersebut akan dibagi secara paralel ke dalam 4 kelompok, yaitu masing-masing mengenai pembangunan ekonomi dan dunia usaha, evaluasi dan peningkatan program-program pro rakyat, upaya untuk meningkatan keadilan bagi rakyat (justice for all) dan upaya pencapaian MDG"s (Millenium Development Goals). Kelompok I tersebut mencakup pembahasan kebijakan ekonomi makro, percepatan penyediaan infrastruktur dan energi (termasuk Kemitraan Pemerintah dan Swasta) serta peningkatan investasi dan ekspor. Kelompok II mencakup pembahasan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat (PNPM dan lain-lain) dan penguatan ekonomi rakyat. Kelompok III mencakup pembahasan mengenai masyarakat penyandang masalah sosial, lansia, anak terlantar, cacat, keadilan, HAM dan lain-lain. Dan Kelompok IV mencakup pembahasan mengenai percepatan MDGs, disparitas wilayah dan off track (HIV/AIDS, AKI dan Air Minum). Hasil-hasil pembahasan dari 4 kelompok tersebut kemudian akan dibahas dalam rapat pleno untuk selanjutnya akan disinkronisasi hasil materi pembahasannya. Adapun kegiatan pada tanggal 21 April 2010 akan berupa paparan hasil rapat kerja dan penanda-tanganan suatu Instruksi Presiden.

---------------

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 021.3504024).