Jumpa Pers Pertama Setelah Pembukaan Rapat Kerja Presiden Dengan Para Menteri Dan Gubernur Seluruh Indonesia

Siaran Pers No. 49/PIH/KOMINFO/4/2010

(Tampaksiring, 19 April 2010). Pada siang hari tanggal 19 April 2010 di Media Centre Istana Tampaksiring - Bali, telah berlangsung jumpa pers, yang disampaikan oleh Julian Aldrin Pasha selaku Juru Bicara Presiden RI. Sesuai dengan rencana, setiap hari akan berlangsung acara jumpa pers: siang dan sore hari, sehingga para wartawan dapat mengetahui informasi terkini berlangsungnya tersebut meskipun di media centre sesungguhnya sudah tersedia fasilitas televisi yang secara langsung menyiarkan pelaksanaan rapat kerja tersebut secara terbuka. Adapun materi siaran pers yang dipublikasikan dalam rangkaian acara jumpa pers tersebut adalah sebagai berikut (dapat diakses di www.presidensby.info , www.bappenas.go.id dan www.depkominfo.go.id):

RAPAT KERJA PRESIDEN

ISTANA TAMPAKSIRING - BALI

19 - 21 April 2010

SIARAN PERS

SIDANG PLENO

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN BERKEADILAN

(Tampaksiring, 19 April 2010) Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengarahkan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II dan Gubernur se-Indonesia untuk merumuskan arah dan strategi penting bagi percepatan pembangunan. Rapat kerja sampai Rabu, 21 April 2010, menggarisbawahi empat topik bahasan, yaitu percepatan pembangunan ekonomi lima tahun ke depan; evaluasi dan penyempurnaan program-program pro-rakyat; perluasan program justice for all ; serta target Indonesia mencapai sasaran Millenium Development Goals (MDGs).

Lebih detail, sepuluh arahan Presiden yang disampaikan pada kesempatan tersebut antara lain:

1. Pertumbuhan pembangunan ekonomi harus lebih tinggi;
2. Pegangguran harus menurun dengan menciptakan lapangan kerja lebih banyak;
3. Tingkat kemiskinan harus semakin menurun;
4. Pendapatan per kapita harus meningkat;
5. Stabilitas ekonomi harus terjaga;
6. Pembiayaan ( financing ) dari dalam negeri harus kuat dan meningkat;
7. Ketahanan pangan dan air;
8. Ketahanan energi;
9. Daya saing ekonomi makin meningkat;
10. Green economy , ekonomi ramah lingkungan.

Sidang Pleno pertama di dalam rapat kerja pemerintah ini membahas materi pembangunan ekonomi dan pembangunan yang berkeadilan yang diikuti oleh seluruh anggota Kabinet, para Gubernur dan Kepala DPRD Provinsi serta para Pakar Ekonomi dan Teknologi. Dalam sidang pleno ini disampaikan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Di dalamnya terkandung 2 (dua) pokok materi yaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam topik pembangunan ekonomi, disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian evaluasi terhadap pembangunan ekonomi dalam satu dekade terakhir yang mencakup berbagai upaya bangsa Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah berikut hasil-hasil yang diperoleh. Periode 2000-2004, kita telah berhasil keluar dari krisis dan meletakkan landasan bagi tahap pembangunan selanjutnya. Dalam lima tahun terakhir, bangsa Indonesia telah dapat meningkatkan pembangunan seperti tercermin dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,5% persen, yang disertai penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran masing-masing menjadi 14,1% dan 7,9% pada tahun 2009 meskipun krisis pangan, energi, dan keuangan silih berganti menghantam perekonomian dunia. Bahkan di tahun 2009, berawal dari krisis keuangan yang berujung pada krisis perekonomian global, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang masih mampu tumbuh po si tif (Indonesia mencatat pertumbuhan 4,5%).

Percepatan pembangunan ekonomi tersebut disertai dengan kestabilan yang makin mantap. Laju inflasi terkendali, demikian pula dengan nilai tukar rupiah, sementara rasio pinjaman pemerintah/PDB terus menurun hingga 28% pada tahun 2009 dan cadangan devisa yang terus meningkat hingga mencapai US$ 71,8 milyar (Maret 2010).

Pengalaman membangun tersebut merupakan modal dalam menyusun langkah-langkah ke depan. Namun tentu, di masa depan, terdapat tantangan dan peluang yang bentuknya berbeda dengan masa lalu. Perkembangan perekonomian dunia menunjukkan peran Asia yang makin besar dalam kancah perekonomian global, dengan peran China dan India yang makin kuat. Sementara peran Indonesia juga semakin diperhitungkan sebagai salah satu negara di Asia yang masuk G-20. Dewasa ini, telah dirancang agar pembangunan ekomi setidak-tidaknya mencapai 7% di tahun 2014 dengan stabilitas yang terus terjaga.

Namun disadari bahwa pertumbuhan yang tinggi saja tidak cukup. Pertumbuhan tersebut harus pula inklusif dan berkeadilan, artinya melibatkan dan dinikmati oleh seluruh rakyat. Untuk itu, dalam sesi kedua sidang pleno, disampaikan oleh Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat evaluasi program pro rakyat, upaya meningkatkan keadilan bagi rakyat dan pencapaian sasaran-sasaran Millenium Development Goals (MDGs) . Evaluasi program pro rakyat dimaskudkan untuk meningkatkan efektivitas 3 klaster penanggulangan kemiskinan yaitu perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi rakyat. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan keadilan rakyat, direncanakan langkah-langkah bagi kelompok marjinal yang difokuskan pada anak terlantar, anak balita terlantar, anak jalanan, anak bermasalah hukum/anak nakal, panyandang cacat, lanjut usia terlantar, korban napza, komunitas adat terpencil (KAT), pekerja migran terlantar/tenaga kerja Indonesia bermasalah (TKIB).

Sementara itu dalam pencapaian MDGs, diuraikan langkah-langkah untuk mewujudkannya tidak saja secara nasional tapi juga upaya pemenuhan untuk tiap-tiap propinsi. Pencapaian MDGs utamanya bukan untuk mewujukan komitmen internasional, namun karena pada dasarnya memang akan memberikan manfaat yang besar bagi rakyat, karena mencakup : (i) memberantas kemiskinan dan kelaparan, (ii) mencapai pendidikan dasar untuk semua, (iii) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (iv) menurunkan kematian anak, (v) meningkatkan kesehatan ibu, (vi) mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya (TB), (vii) menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan ke (viii) mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat global . Sidang kelompok kerja memfokuskan diri pada 7 (tujuh) goals pertama, yang terkait dengan sinergi pusat dan daerah.

Sidang pleno yang diisi dengan paparan Menko Bidang Perekonomian serta Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat merupakan bahan bagi pendalaman yang akan dilakukan dalam sidang kelompok kerja, mulai Senin siang (19 April 2010) hingga Selasa 20 April 2010. Terdapat 4 (empat) kelompok kerja yang akan bersidang secara paralel, yaitu kelompok kerja pembangunan ekonomi dan dunia usaha, evaluasi dan peningkatan program-program pro rakyat, upaya untuk meningkatkan keadilan bagi rakyat ( justice for all ), dan upaya pencapaian MDGs. Sidang di tiap-tiap kelompok kerja akan dipimpin oleh seorang Menteri dan diikuti para Menteri terkait serta para Gubernur. Diharapkan dari sidang pokja diperoleh rekomendasi yang kongkrit untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional.

---------------

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 021.3504024).