Pemaparan Penyempurnaan Hasil Pembahasan Dari 4 Kelompok Kerja Dan Konsep Instruksi Presiden

Siaran Pers No. 51/PIH/KOMINFO/4/2010

(Tampaksiring, 21 April 2010). Setelah sehari penuh mengadakan pembahasan di 4 Kelompok Kerja dalam rangkaian Rapat Kerja Presiden RI dengan Para Menteri dan Gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Tampak Siring - Bali, maka siaran pers yang telah dipublikasikan adalah sebagai berikut (dapat diakses di www.presidensby.info, www.bappenas.go.id dan www.depkominfo.go.id):

RAPAT KERJA PRESIDEN

ISTANA TAMPAKSIRING - BALI

19 - 21 APRIL 2010

SIARAN PERS

PEMAPARAN PENYEMPURNAAN HASIL 4 KELOMPOK KERJA DAN KONSEP INSTRUKSI PRESIDEN

(Tampaksiring, 20 April 2010). Sesuai dengan jadwal, selama sehari penuh ini Rapat Kerja Presiden RI dengan Para Menteri dan Gubernur pada tanggal 20 April 2010 di Istana Tampaksiring - Bali diisi dengan pembahasan di masing-masing kelompok kerja, yang terdiri dari Kelompok I (yang membidangi pembangunan ekonomi dan dunia usaha, di bawah koordinasi Menteri Keuangan), Kelompok II (yang membidangi evaluasi dan peningkatan program-program pro rakyat, di bawah koordinasi Menteri Pendidikan Nasional), Kelompok III (yang membidangi upaya untuk meningkatkan keadilan bagi rakyat, di bawah koordinasi Menteri Sosial) dan Kelompok IV (yang membidangi upaya pencapaian Millenium Development Goals di bawah koordinasi Menteri PPN / Kepala Bappenas).

Setelah pembahasan di 4 kelompok tersebut, terungkap sejumlah masalah dan upaya penyelesaian sesuai dengan tugas pembahasan di masing-masing kelompok kerja. Di Kelompok I misalnya, setelah membahas dengan berbagai pihak termasuk sejumlah pakar dan praktisi dunia usaha serta dengan bertumpu pada aspek makro dan mikro ekonomi, maka dicapai kesepakatan untuk tetap berkomitmen mengenai upaya-upaya yang seharusnya ditempuh agar kinerja ekonomi secara nasional dapat lebih baik dan lebih berkualitas, sehingga ekonomi harus tumbuh lebih tinggi, pendapatan per kapita lebih meningkat, serta sebaliknya pengangguran dan tingkat pengangguran diupayakan untuk terus menurun. Demikian pula di Kelompok II, yang memiliki perhatian yang sama terhadap kaum marginal, yang upaya minimalisasi permasalahannya adalah melalui unifikasi data, penyederhanaan mekanisme dan prosedur bank yang bekerjasama dengan lembaga keuangan mikro agar supaya tidak ada ada beban psikologis serta juga melalui pengintegrasian dan penajaman PNPM agar supaya tidak terjadi tumpang tindih yang justru akan menciptakan birokrasi baru dalam hubungan vertikal maupun horizontal.

Sedangkan Kelompok III telah sepakat untuk menindak lanjuti sejumlah opsi berdasarkan pemetaan permasalahan seperti minimnya ketersediaan data populasi yang termarjinalisasi, dan kebutuhan peningkatan koordinasi antar berbagai pihak terkait. Program ini ditargetkan akan mencakup 15.000 anak jalanan tahun 2010, dan 50.000 anak jalanan tahun 2011 dari 232.000 anak jalanan di seluruh Indonesia. Adapun instansi-instansi yang dilibatkan adalah Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Diknas, Kementerian Hukum dan HAM, baik pusat maupun daerah. Akan halnya Kelompok IV telah sepakat dengan percepatan pencapaian 7 tujuan dari MDGs, yaitu untuk: memberantas kemiskinan dan kelaparan; mencapai pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender; menurunkan kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; mengendalikan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; dan menjamin kelestarian lingkungan hidup. Keseluruhan hasil kelompok kerja tersebut telah dirumuskan oleh tim perumus di masing-masing kelompok, dan diharapkan akan menjadi substansi utama dalam kerangka dasar penyusunan konsep Instruksi Presiden.

Perkembangan informasi lain dari Rapat Kerja ini adalah berupa acara jumpa pers pada sore hari tanggal 20 April 2010 di Media Centre yang menghadirkan Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah tentang rencana pembangunan jembatan yang melintasi Selat Sunda. Dalam kesempatan tersebut disampaikannya, bahwa rencana pembangunan tersebut telah mendapat dukungan politis dari Badan Kerjasama DPRD Jawa-Sumatera dan juga sudah memiliki dasar hukum penyusunan tim persiapannya melalui Keppres No. 36 Tahun 2009, yang pada dasarnya merupakan persiapan tim dan studi kelayakan. Proyek jembatan tersebut yang mempunyai panjang 30 km membutuhkan biaya sebesar Rp. 100 trilliun. Pada tahun 2025 diharapkan jembatan ini sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Pulau Jawa dan Sumatera untuk saling berinteraksi sehingga terjadi peningkatan tajam pertumbuhan ekonomi dengan percepatan pembangunan jembatan ini. Manfaat pembangunan jembatan tersebut tidak hanya sebatas aksesibilitas masyarakat Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi juga akan memberikan aksesibilitas ke negara-negara tetangga (ASEAN - Singapura, Malaysia) mengingat secara paralel juga akan dibangun jembatan antara Malaysia dengan Dumai.

---------------

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id).