Penyelenggara Baru Untuk Televisi Siaran dan Radio Siaran di Sumatera Utara Akan Diseleksi

Siaran Pers No. 69/DJPT.1/KOMINFO/5/2007

Berdasarkan surat undangan Menteri Kominfo No. 140/M.KOMINFO/4/2007 tertanggal 30 April 2007 telah dilaksanakan Forum Rapat Bersama (FRB) pada tanggal 3 s/d 4 Mei 2007 di Ruang Rapat Beringin Lt. 8, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan. Rapat ini khusus membahas rekomendasi kelayakan dan usulan alokasi spektrum frekuensi yang disampaikan oleh KPID Sumatera Utara kepada Menteri Komunikasi dan Informatika terhadap 52 pemohon yang telah diajukan. Sebagaimana diketahui, Forum Rapat Bersama ini dapat berlangsung sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Peraturan Menkominfo No. 8/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiatran Swasta. FRB pertama pernah berlangsung di kota Padang pada tanggal 27 April 2007. Rapat di Medan ini dipimpin oleh wakil pemerintah pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Ditjen SKDI (Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi) bersama Ketua KPID Sumatera Utara dan Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Pemda Sumatera Utara. Turut hadir pula dalam pertemuan tersebut, yaitu perwakilan dari KPI Pusat, KPID Sumatera Utara, Ditjen SKDI, Ditjen Postel, Badan Infokom Pemda Sumatera Utara dan Dinas Perhubungan Sumatera Utara.

Adapun daftar permohonan yang telah memperoleh rekomendasi kelayanan penyelenggaraan penyiaran dan usulan alokasi frekuensi radio yang telah disampaikan oleh KPID Sumatera Utara kepada Menteri Kominfo adalah sebagai berikut:

1. Jasa Penyiaran Televisi (5 pemohon)
   1. LPS Jasa Penyiaran Televisi (wilayah layanan siaran Medan/4 pemohon)
   2. LPP Jasa Penyiaran Televisi (wilayah layanan siaran Kab. Karo (1 pemohon)

1. Jasa Penyiaran Radio (47 pemohon)
   1. LPS Jasa Penyiaran Radio (45 pemohon)
      1. Wilayah layanan siaran Kota Medan (18 pemohon)
      2. Wilayah layanan siaran Kab. Deli Serdang (5 pemohon)
      3. Wilayah layanan siaran Kab. Tebing Tinggi (2 pemohon)
      4. Wilayah layanan siaran Kab. Karo (4 pemohon)
      5. Wilayah layanan siaran Kab. Asahan (5 pemohon)
      6. Wilayah layanan siaran Kab. Rantau Prapat (1 pemohon)
      7. Wilayah layanan siaran Kab. Pematang Siantar (6 pemohon)
      8. Wilayah layanan siaran Kab. Simalungun (1 pemohon)
      9. Wilayah layanan siaran Kab. Padang Sidempuan (1 pemohon)
      10. Wilayah layanan siaran Kab. Tapanuli Utara (1 pemohon)
      11. Wilayah layanan siaran Kab. Binjai (1 pemohon).
2. LPK Jasa Penyiaran Radio (wilayah layanan siaran Kota Medan/2 pemohon)

Dari 45 pemohon izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio, terdapat 33 diantaranya telah memiliki ISR dari Ditjen Postel (24 radio FM , 2 radio AM, 7 Radio AM pindah ke FM) dan 12 radio pemohon baru. Di samping itu, dari hasil pembahasan terdapat beberapa wilayah layanan yang belum diputuskan alokasi kanalnya karena jumlah pemohon lebih banyak dibanding jumlah kanal yang tersedia sesuai dengan KM 15/ 2003 dan KM 76/2003 yaitu:

1. Pemohon LPS Jasa Penyiaran Televisi di wilayah Layanan Kota Medan yaitu : PT. Deli Media Televisi, PT. Cahaya Nusantara Perkasa Televisi, PT. Televisi Anak Medan dan PT. Daya Angkasa Andalas Indah Televisi.
2. Pemohon LPS Penyiaran Radio di wilayah layanan Pematang Siantar yaitu : PT. Radio Dwi Usaha Tunggal, PT. Radio Nikigatri, PT. Radio Swara Alethinos, PT. Radio Suara Kidung Kebenaran dan PT. Radio Widya Indah Nuansatama.

Sedangkan pemohon LPS Penyiaran Radio di wilayah layanan Kabupaten Karo yaitu : PT. Radio Inganta Gray, PT. Radio Bayu FM dan PT. Radio Bahana Kusuma, kemungkinannya akan ditolak karena di wilayah layanan tersebut kanal yang tersedia sudah digunakan semua oleh LPS. Adapun pemohon LPS, LPK dan LPP baru pada wilayah layanan lainnya, dimana alokasi frekuensinya masih tersedia dan usulan dari KPID sudah sesuai master plan frekuensi penyiaran ( KM 15/2003 dan KM 76/2003) disetujui diberikan Izin Prinsip Penyelengaraan Penyiaran untuk uji coba televisi dan radio siaran setelah melengkapi persyaratan administrasi yaitu : LPS Jasa Penyiaran Radio sebanyak 5 pemohon, LPK jasa penyiaran radio sebanyak 2 pemohon dan LPP Lokal jasa penyiaran televisi 1 pemohon. Selain itu, LPS Jasa Penyiaran Radio eksisting yang telah memiliki ISR dari Ditjen Postel (24 radio FM, 2 radio AM, 6 Radio AM pindah ke FM) disepakati untuk diberikan penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran. Kesemuanya itu datanya tersebut pada daftar di bawah in

Akan halnya mengenai hasil FRB yang belum ditetapkan alokasi frekuensinya, Departemen Kominfo telah mengacu pada Peraturan Menkominfo No. 8/P/M.KOMINFO/3/2007, dimana untuk wilayah layanan yang jumlah permohonannya lebih banyak dibanding kanal yang tersedia pada suatu wilayah layanan akan melalui mekanisme seleksi komparatif atau lelang sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 14/P/M.KOMINFO/4/2007 tentang Tata Cara dan Kriteria Seleksi Pengguna Spektrum Frekuensi Radio Untuk Penyelenggaraan Penyiaran. Daftar permohonan baru yang disetujui adalah sebagai berikut:

Daftar Pemohon Baru Yang Disetujui Diberikan IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) Berupa Izin Prinsip Untuk Dilakukan Uji Coba Siaran

Daftar Pemohon Yang Disetujui Untuk Diberikan IPP Berupa Penyesuaian IPP (LPS Yang Telah Memilki ISR Dari Ditjen Postel)

Daftar Pemohon Yang Disetujui Untuk Diberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Berupa Penyesuaian IPP Pada Frekuensi FM (LPS Telah Memiliki ISR Radio AM Dari Ditjen Postel)

Kepala Bagian Umum dan Humas,

Gatot S. Dewa Broto

HP: 0811898504

Email: gatot_b@postel.go.id

Tel/Fax: 021.3860766