Laporan dari Kantor Balai Monitoring Frekuensi Radio Manado

Penertiban di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara

1. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Manado pada tanggal 5 s/d. 9 Juni 2006 telah mengadakan kegiatan penertiban penggunaan frekuensi radio. Kegiatan ini adalah dalam upaya mendukung terciptanya sistem kemunikasi yang aman dan terkendali serta adanya keteraturan dalam penggunaan spektrum frekuensi radio. Adapun dasar hukum kegiatan penertiban adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 86 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, Surat Keputusan Dirjen Postel Nomor: 139/DIRJEN/2003 tentang Tata Cara Operasi Penertiban Bidang Pos dan Telekomunikasi, Program Kerja Seksi Pemantauan dan Penertiban Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Manado Tahun 2006, Surat Keputusan Kepala Balmon Nomor: SK/B.001/76/08/PTB/2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang Pembentukan Tim Penertiban SFR di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Surat Perintah Tugas Kabalmon Nomor : B.001/77/01/TU/2006 tanggal 2 Juni 2006.
2. Dalam pelaksanaan penertiban ini, telah ditemukenali adanya pengguna frekuensi radio yang mempunyai izin namun tidak dapat memperlihatkan pada saat pemeriksaan, perangkat radio tidak ada dan antena masih terpasang, dan izin kadaluarsa.
3. Pelaksanaan operasi penertiban frekuensi radio telah dilakukan sesuai rencana pelaksanaan dan terpadu dengan keterlibatan instansi terkait yang lingkup tugasnya pada daerah setempat, meliputi unsur TNI AD, POLRI (Polres/Polsek), PEMDA (Dinas Kominfo Kabupaten). Sasaran operasi penertiban frekuensi radio adalah stasiun radio amatir (ORARI), stasiun radio antar penduduk (RAPI), stasiun radio konsesi (swasta/pemerintah) dan stasiun radio siaran. Hasil yang dilaporkan adalah hasil operasi penertiban masih dilakukan tahap penelaan dan pendalaman pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 oleh TIM PPNS.
4. Sejumlah persoalan yang muncul dari penertiban ini di antaranya adalah masih cukup banyaknya pengguna yang belum memahami tahapan proses perijinan yang harus dilakukan, hal ini diakibatkan oleh regulasi yang ada belum tersosialisasi sampai pada masyarakat pengguna frekuensi, sehingga tim operasi memberikan pemahaman terhadap pengguna perihal Regulasi yang ada. Selain itu, waktu proses perijinan memakan waktu yang cukup lama dan para pengguna tidak mempunyai kepastian status izin. Sisi lain yang agak mempersulit penertiban ini adalah faktor cuaca dilapangan pada pelaksanaan operasi penertiban sangat mengganggu tim dan sasaran target operasi (TO) karena terlalu jauh ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi laut dan darat serta antena yang terpasang kebanyakan ditemukan perangkat sudah tidak ada (stasiun radio off).

HASIL OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO

DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE SULUT

TANGGAL 5 S/D 9 JUNI 2006

Gambar: Saat melakukan operasi penertiban, kepada pengguna perorangan,perusahaan, swasta maupaun instasni pemerintah (gbr atas)
Gambar: pemeriksaan tersangka dan saksi di ruang Kasat Reskrim Polres Tahun, tampak bapak Kasat Reskrim Polres Tahuna (berdiri) turut menyaksikan proses pemeriksaan oleh PPNS Balmon (gbr. kanan atas).

(Sumber: Kantor Balmon Frekuensi Radio Manado)