Peluang Usaha di Bidang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional)

Siaran Pers No. 140/DJPT.1/KOMINFO/12/2006

1. Dengan tujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan perkembangan industri telekomunikasi yang diharapkan dapat memicu pertumbuhan di sektor-sektor usaha lainnya serta meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana telekomunikasi yang lebih luas, maka Ditjen Postel mulai hari ini tanggal 8 Desember 2006 s/d. 15 Desember 2006 mengadakan konsultasi publik untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan White Paper "Rencana Pembukaan Peluang Usaha Pembangunan >Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Penyelenggaraan Jaringan Tetap SLJJ Dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional" (terlampir di bawah ini).
2. Adapun materi yang dikonsultasikan ini adalah berupa suatu dokumen white paper seperti terlampir berikur ini yang pada dasarnya merupakan konsep kebijakan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan telekomunikasi khususnya mengenai pembukaan peluang usaha penyelenggaraan telekomunikasi (penyelenggaraan jaringan tetap lokal, penyelenggaraan jaringan tetap SLJJ dan penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional). Sedangkan tujuan lainnya Sedangkan tujuan-tujuan lainnya dari pembukaan peluang usaha ini adalah untuk mendorong terciptanya iklim kompetisi yang sehat, adil dan transparan bagi para penyelenggara telekomunikasi, sehingga dapat mendorong penyelenggaraan telekomunikasi yang lebih efisien, serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi baru dalam bentuk tumbuhnya berbagai peluang usaha baru bagi perusahaan sekala kecil dan menengah agar penyelenggaraan telekomunikasi dapat tumbuh lebih pesat. Dan tujuannya lainnya adalah untuk menciptakan kompetisi layanan sewa bandwidth dengan tarif (harga) yang kompetitif dan affordable.
3. Pembukaan peluang usaha ini pada prinsipnya dilatar-belakangi oleh kondisi kebijakan reformasi sektor telekomunikasi yang telah dijalankan khususnya dalam era duopoli ternyata dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2000-2005) pelaksanaannya ini belum menunjukan hasil yang maksimal terhadap perkembangan lndustri telekomunikasi terutama dalam hal memenuhi kebutuhan layanan telekomunikasi bagi masyarakat. Skema duopoli tersebut belum memberikan peningkatan yang signifikan terhadap teledensitas telekomunikasi, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya sarana jaringan telekomunikasi baik yang berskala jaringan akses maupun jaringan backbone.
4. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan telekomunikasi saat ini untuk masing-masing jenis penyelenggaraan diidentifikasi sebagai berikut:
   
   
   
   1. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal
      1. Pembangunan jaringan lokal hanya terkonsentrasi pada daerah-daerah provitable.
      2. Tarif layanan masih dibawah cost.
      3. Izin penggel aran jaringan lebih sulit.
      4. Nilai investasi jaringan yang menggunakan kabel relatif lebih mahal.
   1. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh :
      1. Nilai investasi jaringan yang menggunakan kabel relatif lebih mahal.
      2. Kondisi geografis yang terlalu luas.
      3. Jumlah penyelenggara jaringan tetap SLJJ masih terbatas.
      4. Jaringan Backbone masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah profitable.
   2. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional
      1. Nilai investasi jaringan yang menggunakan kabel relatif lebih mahal.
      2. Landing point negara tujuan terbatas.
      3. Jumlah penyelenggara jaringan tetap Sambungan internasional masih terbatas.
      4. Jaringan Backbone internasional masih terbatas baik link dan kapasitasnya.
      5. Harga layanan (sewa bandwidth) masih mahal.
5. Seandainya tanggapan dari seluruh responden akan telah masuk, maka segera akan diakomodasikan sejauh ada relevansinya untuk penyusunan rancangan Keputusan Menkominfo tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Telekomunikasi. Sedangkan tahap seleksinya adalah berupa:
   
   
   
   1. Penerbitan SK Dirjen Penetapan Panitia Lelang/Seleksi.
   2. Pengumuman peluang usaha di media swasta dengan beberapa persyaratan teknis.
   3. Pengambilan dokumen seleksi administrasi dan teknis.
   4. Pengajuan pertanyaan tertulis oleh calon peserta seleksi.
   5. Rapat aanwijzing.
   6. Rapat penjelasan tambahan (misal: jika ada pengunduran jadwal).
   7. Penyerahan dokumen seleksi oleh calon peserta seleksi.
   8. Pembukaan persyaratan administrasi yang disaksikan oleh semua peserta.
   9. Evaluasi dokumen seleksi.
   10. Laporan hasil evaluasi oleh Dirjen ke Menteri.
   11. Penetapan persetujuan pemenang oleh Menteri.
   12. Dirjen Postel selaku ketua panitia menetapkan pemenang dengan SK Dirjen dan memberikan pemberitahuan pemenang seleksi kepada peserta seleksi.
   13. Masa sanggah.
   14. Jawaban sanggahan oleh panitia seleksi.
   15. Penyerahan jaminan bank sebagai jaminan pelaksanaan pembangunan .
   16. Penerbitan izin prinsip.

1. Kepada semua pihak yang berkepentingan kepada esensi dan substansi regulasi dan kebijakan peluang usaha di bidang penyelenggaraan telekomunikasi ini dimohon untuk menyampaikan tanggapannya paling lambat tanggal 15 Desember 2006 ke email: gatot_b@postel.go.id .

Kepala Bagian Umum dan Humas,

Gatot S. Dewa Broto

HP: 0811808504

Email: gatot_b@postel.

Lampiran:

White Paper Peluang Usaha di Bidang Penyelenggaraan Telekomunikasi.